TEMPO Interaktif, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memilih tak mengomentari dugaan suap dalam perkara sengketa lahan D.L. Sitorus. Ia berdalih belum mendapatkan laporan terkait hal tersebut.
"Saya belum membaca laporan dari Satgas (Satuan Tugas Anti-Mafia Hukum)," kata Busyro di kantornya, Kamis, 3 November 2011.
Busyro mengaku belum pernah melihat laporan dari Satgas yang sudah masuk ke lembaganya. Pasalnya, laporan itu masuk sebelum dirinya terpilih sebagai Ketua KPK. "Laporan itu kan sekitar 2010. Waktu itu saya belum masuk," ujarnya.
Kasus ini bermula dari aduan Hendrik R.E. Assa ke Satuan Tugas pada April 2010. Di Majalah Tempo edisi Senin, 31 Oktober, ia mengungkapkan bahwa proses hukum sengketa lahan di kawasan Padang Lawas, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, diwarnai aksi mafia hukum.
Menurut dia, D.L. Sitorus yang mengelola lahan seluas 80 hektare dengan menggunakan PT Torganda dan PT Torus Ganda, mengucurkan duit ke Mahkamah Agung untuk mempermulus penyelesaian kasus sengketanya.
Bukti pengucuran dana itu berupa dokumen-dokumen yang merincikan aliran dana ke sejumlah hakim. Bahkan terdapat pula aliran dana Rp 17 miliar ke seseorang yang berinisial AS. Orang tersebut diduga adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin.
Satgas kemudian menindaklanjuti aduan tersebut dengan meminta KPK turun tangan. Lembaga yang dipimpin Kuntoro itu akhirnya menyurati KPK pada 14 Juli 2010.
Satgas saat ini kembali mengkaji kasus tersebut. Lagi-lagi Busyro menolak mengomentarinya. "Lah, kan belum saya baca laporannya," ujarnya.
Juru bicara KPK, Johan Budi S.P., menyatakan Komisinya sempat memperoleh informasi terkait aduan Hendrik pada 2010. Hanya, saat itu lembaganya lebih fokus pada penanganan kasus suap yang juga diduga melibatkan D.L. Sitorus.
Namun ia memastikan lembaganya akan mengusut kasus itu bila Satuan Tugas memberikan hasil penelusurannya. "Kami siap menindaklanjutinya," kata Johan, Rabu lalu.
TRI SUHARMAN
Berita terkait
Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur
13 April 2023
Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaUskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia
25 Desember 2022
Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi
Baca SelengkapnyaHakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?
25 September 2022
Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.
Baca SelengkapnyaBantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia
20 September 2021
Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.
Baca SelengkapnyaArsul Sani Minta KPK Dalami Kasus Nurhadi Usut Mafia Peradilan
2 Juni 2020
Arsul Sani menyarankan KPK mempertimbangkan keringanan tuntutan hukum jika Nurhadi mau bekerja sama mengungkap kasus yang lebih besar.
Baca SelengkapnyaKasus Nurhadi Disebut Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Mafia Peradilan
2 Juni 2020
Tertangkapnya Nurhadi, kata Rizqi, juga menjadi momen menata ruang peradilan sebagai pilar penegakkan hukum.
Baca SelengkapnyaYLBHI Sebut Kebijakan MA Larang Rekam Persidangan Suburkan Mafia
27 Februari 2020
YLBHI mengkritik langkah Mahkamah Agung yang menerbitkan aturan larangan merekam atau memfoto persidangan. Menyuburkan mafia peradilan.
Baca SelengkapnyaJokowi Yakin Mafia Peradilan Bisa Diberantas
27 Februari 2019
Presiden Joko Widodo alias Jokowi meyakini berbagai stigma negatif terhadap peradilan Indonesia dapat segera dihilangkan.
Baca SelengkapnyaIndependensi Hakim dan Peradilan Modern
5 Desember 2016
Binsar M. Gultom, dosen pascasarjana Universitas Esa Unggul Jakarta, menulis artikel "Membagi Kekuasaan Kehakiman" di Koran Tempo pekan lalu mengenai Rancangan Undang-Undang Jabatan
Baca SelengkapnyaNurhadi Mundur, KPP: Momentum MA untuk Bersih-bersih
4 Agustus 2016
Koalisi Pemantau Peradilan menilai, pengunduran diri Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi menjadi momentum untuk mereformasi MA.
Baca Selengkapnya