TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tengah menyusun laporan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran HAM oleh aparat kepolisian maupun Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan Kongres Papua III di Abepura, Jayapura, 17 Oktober 2011 lalu. Laporan nantinya dipastikan akan dikirim ke Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat.
“Dari sejumlah keterangan dari korban, saksi, enam orang yang ditahan dengan dugaan makar, serta Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) Papua dan Pangdam (Panglima Komando Daerah Militer) di Papua, kami menemukan dugaan pelanggaran HAM,” kata Wakil Ketua Komisi Nasional HAM Ridha Saleh saat dihubungi, Sabtu, 29 Oktober 2011.
Ridha mengaku Komnas HAM telah menyelidiki kasus bentrok berdarah pada kongres tersebut. Dari keterangan sejumlah korban dan saksi, kata Ridha, diketahui tindak kekerasan aparat TNI dan Polri itu dilakukan dua jam setelah kongres ditutup.
“Kami melihat ada kejanggalan penyerangan TNI dan Polri. Menurut kami, itu bukan tindakan pengamanan sehingga perlu kami dalami lagi,” kata Ridha.
Selain itu, Komnas HAM mendapat informasi ada sejumlah orang yang menjadi korban tindak kekerasan aparat keamanan. “Mereka disuruh kumpul di lapangan dengan dada telanjang lalu dipecuti,” kata Ridha.
Dengan temuan itu, kata Ridha, Komnas HAM akan segera menyusun laporan tertulis untuk DPR dan beberapa instansi terkait serta dibagikan kepada media massa. “Kami akan jelaskan siapa saja yang menjadi korban, dugaannya pelanggarannya apa saja, siapa yang harus bertanggung jawab,” katanya. Dia menargetkan laporan itu rampung Selasa besok dan akan segera disebarluaskan. “Pelaku tindak kekerasan harus ditindak tegas,” tegasnya.
Terkait adanya laporan dari masyarakat Papua soal adanya aparat keamanan yang mengadakan penyisiran terhadap keluarga korban, Ridha berharap tindakan ini segera dihentikan. “Kalau diteruskan akan mengganggu usaha dialog dan upaya perdamaian yang sedang dilakukan,” katanya.
RINA WIDIASTUTI
Berita terkait
AS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza
2 hari lalu
Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza
Baca SelengkapnyaApa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?
7 hari lalu
Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.
Baca SelengkapnyaAS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?
9 hari lalu
Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Baca SelengkapnyaPemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
10 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Baca SelengkapnyaAS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!
10 hari lalu
PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca SelengkapnyaTNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?
17 hari lalu
TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya
17 hari lalu
Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?
Baca SelengkapnyaBegini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua
18 hari lalu
Apa kata Komnas HAM soal OPM?
Baca SelengkapnyaBEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua
25 hari lalu
Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.
Baca SelengkapnyaKomnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
27 hari lalu
BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.
Baca Selengkapnya