TEMPO Interaktif, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Ramadhan Pohan, menyatakan pengurangan jatah menteri untuk Partai Keadilan Sejahtera dari empat menjadi tiga kursi merupakan bentuk hukuman.
Sanksi itu dijatuhkan ke partai dakwah ini karena kerap berseberangan dengan suara partai anggota koalisi lain. “PKS sering menyerang motor koalisi Presiden SBY,” kata Ramadhan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta, kemarin.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa malam lalu, mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. Kursi untuk Menteri Riset dan Teknologi yang sebelumnya diduduki Suharna yang kader PKS beralih ke tangan Gusti Muhammad Hatta yang sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup.
Anggota Majelis Syuro PKS Cahyadi Takariawan membantah anggapan itu. “Walau bisa dikatakan sebagai pemicu, itu bukan satu-satunya,” kata dia. Sikap keras PKS yang kerap disuarakan di Dewan Perwakilan Rakyat tak lepas dari tidak terlaksananya klausul-klausul dalam ikatan kontrak. Kerasnya PKS, kata dia, akibat tidak ada komunikasi yang baik antara Presiden dengan ketua-ketua partai koalisi.
Tapi, menurut Ramadhan Pohan, pelanggaran kontrak politik justru lebih sering dilakukan oleh PKS dibandingkan oleh Presiden atau Partai Demokrat. Lagi pula, kontrak koalisi juga bukan merupakan kitab suci yang tak dapat diubah.
Ia menjelaskan, kontrak tahun 2009 adalah antara presiden dengan semua anggota partai koalisi. “Bukan semata-mata buat PKS,” katanya. Kontrak itu pun, kata dia, sudah diperbarui Maret 2011. Ini setelah terjadi penggembosan oleh PKS dalam pemungutan suara panitia khusus skandal Bank Century dan mafia pajak.
