TEMPO Interaktif, Surabaya - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Anas Urbaningrum meminta semua pihak, khususnya partai politik, bisa menghargai dan menghormati hak prerogatif Presiden dalam menentukan komposisi menterinya dalam Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.

"Bagi Demokrat, prinsip di kabinet itu bukan jatah-jatahan, tapi itu merupakan hak prerogatif Presiden dalam sistem pemerintahan presidensil,” kata Anas di sela-sela menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD Partai Demokrat Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Rabu siang, 19 Oktober 2011.

Anas berharap, semua pihak menghargai upaya presiden untuk memaksimalkan kinerja kabinetnya, khususnya menghadapi berakhirnya masa jabatan Presiden hingga tahun 2014 mendatang.

Apalagi, dalam pemilu mendatang, Presiden sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi sehingga membutuhkan akhir pemerintahan yang bahagia. "Terminologinya, kabinet ini harus bisa all-out membantu Presiden hingga selesai dengan khusnul khotimah (akhir yang baik) pada tahun 2014," ujar Anas.

Bagi Demokrat, Anas menuturkan, komposisi menteri yang telah diumumkan dan dilantik Presiden sudah sangat ideal. Apalagi dalam reshuffle kali ini Presiden sangat mempertimbangkan kinerja ketimbang bagi-bagi jatah kekuasaan. "Jatah itu nilainya rendah. Karena dasarnya adalah kinerja, maka Demokrat merasa puas dengan komposisi kabinet ini," ucapnya.

FATKHURROHMAN TAUFIQ