TEMPO Interaktif, Jakarta - Posisi Menteri Agama yang kini dijabat Suryadharma Ali menjadi sorotan kalangan agamawan. Organisasi keagamaan terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, berharap posisi Menteri Agama tidak dijabat orang dari kalangan partai politik.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menganggap perwakilan parpol di posisi Menteri Agama rentan penyelewengan. “Kalau dari parpol, besar potensinya jadi partisan dan sektarian, mementingkan kepentingan partai dan kelompok tertentu,” kata Din saat dihubungi Tempo, Selasa, 18 Oktober 2011.

Bahkan, Din menuduh selama Menteri Agama dijabat Suryadharma Ali, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, telah terjadi intrik-intrik politik. “Telah dilakukan mobilisasi kalangan ulama untuk mendukung partai. Ini berdampak negatif bagi ukhuwah, khususnya sesama umat Islam,” kata Din yang sedang berada di Yogyakarta.

Din juga menganggap ada unsur diskriminasi dalam kepemimpinan Suryadharma. “Masih ada sikap like and dislike. Ini mengganggu ukhuwah itu sendiri,” tandasnya. Ia berharap figur Menteri Agama diisi orang yang bisa mengakomodir semua kalangan. “Figur yang pluralistik dan akomodatif pada semua kelompok,” tuturnya.

Syarat penting yang lain menurutnya adalah moral. “Harus punya komitmen moral yang tinggi. Kita malu ketika Kementerian Agama jadi kementerian yang paling korup,” ucapnya.

Din mengaku secara formal Muhammadiyah tidak pernah menyodorkan nama-nama ke Presiden menjelang reshuffle. “Biarkan itu urusan Presiden. Muhammadiyah tidak pernah menyodorkan nama-nama meski banyak yang layak,” katanya.

Hal senada diungkapkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj yang juga berharap Menteri Agama tidak lagi dijabat orang parpol. “Jangan orang parpol lah, agar menjaga keharmonisan antar-umat beragama,” ujarnya.

Said mengatakan, menteri dari partai sarat dengan kepentingan politis. “Ada kesan apa yang dilakukannya bisa menguntungkan partainya,” imbuhnya.

ISHOMUDDIN