Marzuki: Sulit Samakan Persepsi DPR-Pemerintah Saat Bahas UU

Reporter

Editor

Selasa, 6 September 2011 14:04 WIB

Marzuki Alie. ANTARA/Andika Wahyu

TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat masih menemui kendala dalam melaksanakan fungsi legislasi. Hal ini diakui Ketua DPR Marzuki Alie dalam pidato memperingati hari ulang tahun DPR ke-66 hari ini, Selasa, 6 September 2011.

Marzuki menyebut hal itu terjadi karena kendala nonteknis. "Kendala nonteknis berkaitan dengan sulitnya memperoleh kesamaan pendapat antara DPR dan pemerintah dalam substansi undang-undang," ujar Marzuki dalam pidatonya.

Menurut dia, sulitnya menyamakan persepsi ini menyebabkan lambatnya penyelesaian rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Politikus Partai Demokrat ini juga menyalahkan sempitnya waktu yang tersedia untuk membahas sebuah undang-undang. "Seringkali justru suatu RUU membutuhkan proses panjang dalam pembahasan," kata dia.

Selama tahun sidang 2011 DPR telah menetapkan program prioritas terhadap 91 RUU, terdiri dari 37 RUU usul inisiatif DPR, 33 RUU inisiatif pemerintah, dan 21 RUU dari tahun 2010. Dari jumlah itu, hingga masa persidangan ke-IV sudah dilakukan pembahasan terhadap 23 RUU. Namun hingga saat ini, baru 10 RUU yang disetujui menjadi UU.

Untuk mempercepat proses penyusunan undang-undang ini, Marzuki meminta pemerintah lebih kooperatif dalam membahas materi RUU bersama Dewan. "Terutama dalam pembahasan RUU yang berasal dari DPR sejak penyampaian surat Presiden hingga akhir pembahasan."

Marzuki mengklaim sudah melakukan berbagai cara untuk melakukan lobi. Di antaranya menangani langsung beberapa RUU dan melakukan konsultasi dengan Presiden. "Keterlibatan ini tidak hanya dalam menyepakati substansi, tetapi juga dalam mekanisme dan prosedur percepatan penyelesaian RUU," ujarnya.



IRA GUSLINA

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

6 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya