TEMPO Interaktif, Jakarta - Pius Lustrilanang dicopot dari kedudukannya sebagai Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR oleh partainya, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). "Pak Pius tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua BURT," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ketika dihubungi wartawan, Selasa, 23 Agustus 2011.
Fadli mengatakan, Pius resmi tidak bertugas di BURT DPR mulai hari ini. Posisinya di BURT digantikan Nuriswantoro, anggota Fraksi Gerindra di Komisi V yang membidangi Perhubungan dan Infrastruktur. "Suratnya per tanggal 16 Agustus 2011 tapi berlakunya per 23 Agustus 2011," ujar dia.
Menurut Fadli, pergantian Pius dari BURT murni karena alasan penyegaran fraksi. Dengan pencopotan posisi Pius dari Wakil Ketua BURT, Fraksi Gerindra berharap Pius bisa lebih berkonsentrasi di Komisi Energi dan Lingkungan Hidup DPR, tempatnya bertugas selama ini.
Fadli mengatakan, dengan alasan penyegaran, Fraksi Gerindra juga pernah menggeser kadernya yang lain, Ahmad Muzani, dari Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR. Posisinya lalu digantikan oleh Sadar Subagyo, anggota Fraksi Gerindra di Komisi Keuangan DPR.
Pius adalah kader Gerindra yang selama ini berkeras mendukung rencana proyek pembangunan gedung baru DPR yang menuai banyak kontroversi. Dalam berbagai kesempatan Pius mengatakan sikapnya tidak mewakili Fraksi Gerindra, melainkan jabatannya sebagai Wakil Ketua BURT. Fadli pun tidak membantah atau membenarkan hal tersebut sebagai alasan pencopotan Pius. "Biarlah masyarakat yang menilai," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
Berita terkait
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya
3 jam lalu
Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.
Baca SelengkapnyaMardani Ali Sera Usul Pilpres Didahulukan Sebelum Pileg
5 jam lalu
Politikus PKS Mardani Ali Sera mengusulkan agar pelaksanaan Pilpres didahulukan, setelah itu baru digelar pemilihan legislatif.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR Pastikan Akan Bahas RUU Penyiaran dengan Dewan Pers
6 jam lalu
DPR sebut saat ini RUU Penyiaran masih dalam bentuk draf dan belum sampai ke pembahasan. Terlalu dini untuk kritik pasal-pasal yang dimuat.
Baca SelengkapnyaKomisi II DPR Setujui Rancangan Peraturan KPU tentang Pilkada
8 jam lalu
Pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Ini Usulkan Pencoblosan Pemilu Jangan Hari Rabu
9 jam lalu
Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengusulkan sudah saatnya pemilu tidak dilakukan setiap hari Rabu.
Baca SelengkapnyaKPK Periksa Tersangka Sekjen DPR Indra Iskandar dalam Kasus Korupsi Rumah Jabatan
9 jam lalu
KPK memeriksa Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah jabatan.
Baca SelengkapnyaKomisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran
9 jam lalu
DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.
Baca SelengkapnyaDilantik Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua Mahkamah Agung
10 jam lalu
Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung atau MA Non Yudisial Suharto di Istana Negara, Rabu, 15 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaKala Revisi UU Kementerian Negara dan MK di DPR Jadi Sorotan
11 jam lalu
Revisi UU Kementerian Negara dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bakal bergulir di DPR ini jadi sorotan. Kenapa jadi sorotan?
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Setuju Tak Ada Pembatasan dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya
12 jam lalu
Politikus PKS di DPR menegaskan larangan terhadap jurnalisme investigasi di RUU penyiaran tak tepat dan akan ditentang.
Baca Selengkapnya