Demi Angka Ambang Batas 3 Persen, Gerindra Rangkul Partai Menengah

Reporter

Editor

Selasa, 26 Juli 2011 20:11 WIB

Fadli Zon

TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) siap mendekati dan melobi partai-partai menengah untuk menyamakan pandangan soal angka ambang batas masuk parlemen (Parliamentary Threshold). Gerindra tetap menilai angka 3 persen adalah angka ambang batas yang ideal bagi semua partai yang akan mengikuti pemilihan umum tahun 2014.

"Kami akan menggalang kesepakatan dengan partai-partai yang sepaham dengan kami soal Parliamentary Threshold. Banyak partai menengah yang ada di Setgab kecewa dengan partai-partai besar yang mengusung PT di atas 4 persen," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, usai konferensi pers di Restoran Pulau Dua, Selasa 26 Juli 2011.

Fadli mengatakan, empat partai menengah anggota Setgab Koalisi bakal dilobi oleh Gerindra. Partai tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional. "Kemungkinan penyeragaman PT akan ditetapkan di angka 3 persen," kata dia.

Pekan lalu, keempat partai menengah tersebut juga memilih angka 3 persen sebagai angka ambang batas yang paling sesuai. Sedangkan tiga partai besar yakni Demokrat, Golkar, dan PDI Perjuangan memilih angka 4 persen atau lebih sebagai angka ambang batas.

Fadli mengatakan, Gerindra sebenarnya siap menghadapi angka ambang batas sebesar 5 persen, sesuai keinginan partai-partai besar. Namun penerapan angka ambang batas 5 persen itu menurut Fadli bukanlah keputusan yang bijaksana. "PT yang tinggi menyebabkan oligarkhi kekuasaan yang rawan korupsi. Dengan semakin tinggi PT, banyak suar yang akan hilang," katanya.

Lagipula, menurut Fadli, jumlah partai di bawah 10 masih sangat wajar dan bisa mencerminkan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 240 juta jiwa. Selain itu, "Efektifitas pemerintahan juga tidak ada kaitannya dengan PT."

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

14 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya