TEMPO Interaktif, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Waode Nurhayati, Kamis sore ini, 7 Juli 2011, dimintai keterangannya oleh Badan Kehormatan terkait pernyataannya soal calo anggaran di dewan. Waode mengungkap soal calo anggaran dalam acara bincang-bincang di sebuah televisi swasta. Rekaman video acara bincang-bincang tersebut juga diputar untuk memperjelas kasusnya.
"Saya meminta, akhirnya diputar rekaman Mata Najwa dan memang kalimatnya jelas saya tidak mengucapkan kalimat penjahat, tapi penjahat itu diucapkan saudari Najwa yang mempertanyakan ke saya," ujarnya usai pemeriksaan di ruang BK DPR, Jakarta.
Video tersebut, kata dia, merupakan bahan atau data yang dimiliki oleh BK dan bukan dari dirinya. Setahu dia, video itu sepertinya diambil oleh BK melalui internet. "Itu kan ada di internet," ujarnya.
Dalam pemeriksaan yang berlangsung tak sampai dua jam itu, Waode ditanya oleh hampir seluruh anggota BK terkait pernyataannya soal calo anggaran. Ia pun menjelaskan bahwa kalimat "penjahat anggaran" bukanlah kalimat langsung yang keluar dari mulutnya. Ia juga mengatakan, wawancara dengan media itu adalah mengenai sistem yang dilanggar dalam dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID).
"Dimana ada indikasi ketimpangan di tiga tempat, pemerintah, pimpinan Banggar (Badan Anggaran) dan pimpinan DPR, khususnya wakil ketua yang membidangi ekonomi, Pak Anis Matta. Saya jelaskan itu," kata dia.
Terkait pengaduan-pengaduan yang menyerang pribadinya, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional itu mengatakan bahwa hal tersebut diluar konteks. "Saya sampaikan klarifikasi bahwa saya siap dibawa ke ranah hukum manapun untuk buktikan pernyataan pihak-pihak yang melaporkan saya, karena bagi saya itu semua fitnah dan yang dituduhkan itu sudah terbantahkan," ujarnya.
Namun demikian, menurut Waode, acara pemeriksaan dirinya yang dilakukan BK berlangsung santai. Tak ada pertanyaan anggota BK yang seolah-olah menyudutkan. "Lumayan banyak. Pertanyaannya normatif, biasa saja," kata dia
MUNAWWAROH
Berita terkait
Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI
46 menit lalu
Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaKoalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI
1 jam lalu
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023
2 jam lalu
Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri
4 jam lalu
Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.
Baca SelengkapnyaReformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur
4 jam lalu
Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?
Baca SelengkapnyaSri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR
7 jam lalu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.
Baca SelengkapnyaAlasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum
8 jam lalu
Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.
Baca SelengkapnyaBahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini
11 jam lalu
Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?
Baca SelengkapnyaAlasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan
12 jam lalu
Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.
Baca SelengkapnyaDPR Panggil Nadiem Besok Bahas Kenaikan UKT di Berbagai Kampus
13 jam lalu
Komisi X DPR bakal menggelar rapat kerja alias raker dengan Kemendikbudristek besok, Selasa, 21 Mei 2024.
Baca Selengkapnya