TEMPO Interaktif, Makassar -Ketua DPP Partai Hanura Dewi Yasin Limpo mengaku berpegang teguh pada putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan kisruh kursi haram DPR. “Saya memegang amar putusan Mahkamah Konstitusi karena melegitimasi dan mengikat,” kata dia saat dihubungi kemarin.
Putusan ini, menurut adik Gubernur Syahrul Yasin Limpo itu, bukan berupa surat seperti yang diberitakan selama ini, melainkan putusan nomor 84/phpu.c/VII 2009. “Saya tidak ingin pusing dengan surat tertanggal 14 atau 17, hanya putusan MK yang saya pegang,” ucapnya.
Dewi batal melenggang ke Senayan karena MK mengeluarkan surat koreksi pada 17 Agustus 2009. KPU pun akhirnya menetapkan bahwa yang menjadi pemilik sah kursi adalah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 adalah Metariani Habie dari Partai Gerakan Indonesia Raya.
Dewi mengaku tidak tahu-menahu mengenai surat yang diduga palsu, yang dikeluarkan oleh MK. Menurut Dewi, dirinya baru tahu setelah DPP memberikan surat yang dikirim oleh komisi pemilihan. “Dua surat yang saya pegang, makanya saya juga bingung kenapa bisa begini. Surat ini copy-an, aslinya ada di komisi pemilihan,” ujar dia.
Dengan bukti di tangan, Dewi menyatakan siap jika dipanggil oleh DPR. “Tidak usah dulu disebut, nanti banyak yang tidak bisa tidur,” dia menjelaskan.
Sementara itu, Wakil Ketua Hanura Makassar Akbar Jalaluddin, yang pernah mendampingi Dewi saat kasus ini bergulir, mengatakan yang bertanggung jawab dengan masalah ini adalah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Pemilihan Umum. “Saya menduga ada oknum yang bermain,” katanya.
Menurut dia, kenapa bisa muncul dua surat sehingga kadernya batal melenggang ke Senayan. “Jika Dewi benar-benar akan dipanggil, saya merasa yakin memenangi masalah ini dan meminta Mabes Polri mengusutnya agar diketahui siapa yang terlibat dalam permainan ini.”
Akbar menegaskan, Dewi sudah menjadi korban. “Jika kasus ini terungkap, kami meminta DPR, Bawaslu, dan polisi mengusut tuntas atas kerugian yang dialami kader Hanura,” ucapnya.
ARDIANSYAH RAZAK BAKRI
Berita terkait
Kelakar Saldi Isra saat Pemohon Absen di Sidang Sengketa Pileg: Nanti Kita Nyanyi Lagu Gugur Bunga
1 jam lalu
Hakim MK Saldi Isra berkelakar saat ada pemohon gugatan yang absen dalam sidang sengketa pileg hari ini.
Baca SelengkapnyaHakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius
2 jam lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.
Baca SelengkapnyaSidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut
4 jam lalu
PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.
Baca SelengkapnyaMK Gelar Sidang Lanjutan Pemeriksaan Pendahuluan Sengketa Pileg, Ada 81 Perkara
7 jam lalu
Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan terdapat total 297 perkara dalam sengketa pileg 2024. Disidangkan secara bertahap.
Baca SelengkapnyaSaat Hakim MK Pertanyakan Caleg PKB yang Cabut Gugatan ke PDIP
1 hari lalu
Kuasa hukum mengaku mendapat informasi pencabutan itu dari kliennya saat sidang MK tengah berlangsung.
Baca SelengkapnyaPKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
1 hari lalu
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini
2 hari lalu
PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.
Baca SelengkapnyaPPP Akui Rencana Pertemuan dengan Prabowo dalam Waktu Dekat
2 hari lalu
PPP mengkonfirmasi pihaknya akan menemui Prabowo Subianto usai pilpres 2024 selesai. Namun PPP menegaskan arah politiknya akan dibahas dalam Rapimnas.
Baca SelengkapnyaPPP Akan Bahas Arah Politik Pasca Pilpres 2024 dalam Rapimnas
2 hari lalu
Pilpres 2024 baru saja selesai, PPP belum menentukan arah politiknya karena masih fokus untuk sengketa pileg di MK.
Baca SelengkapnyaBagaimana Peluang PPP Lolos ke Senayan Berbekal Gugatan ke MK?
2 hari lalu
Pengamat politik menanggapi mengenai peluang PPP mendapatkan kursi DPR RI lewat permohonan sengketa pemilu ke MK.
Baca Selengkapnya