Siapkan Mahkamah Khusus Untuk Kasus Trisakti, Semanggi I dan II

Reporter

Editor

Senin, 8 Desember 2003 14:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Abdurrahman Wahid, Kamis (12/7), memerintahkan mencari kemungkinan diadakannya Mahkamah Khusus untuk menangani kasus Trisakti, Semanggi I dan II. Hal ini katakan oleh juru bicara kepresidenan Yahya C. Staquf, di Bina Graha, Jakarta. Untuk itu Presiden meminta Wakil Kapolri Komisaris Jenderal Pol. Chaeruddin Ismail untuk mempelajari peraturan perundangan yang memfasilitasi sikap ini.

Upaya penegakan hukum di DPR dalam kasus tersebut menurut Staquf menarik perhatian Presiden. Karena itu, Presiden juga mengharapkan semua pelaku-pelaku kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut dapat diproses secara hukum.

Namun, Staquf tak dapat menjelaskan secara pasti mekanisme Mahkamah Khusus tersebut. “Untuk sementara ini mekanisme yang bisa ditempuh belum pasti,”kata Staquf. Alternatif untuk mengeluarkan Keppres Pengadilan HAM ad hoc seperti yang diminta oleh pejabat sementara ketua Yayasn Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Munir dianggap Presiden masih belum jelas prosedur hukumnya. Sejauh ini alternatif mahkamah khusus dirasakan lebih tepat. (Dian Novita)

Berita terkait

MRT Bakal Perbarui Mesin Pembaca Kartu

1 menit lalu

MRT Bakal Perbarui Mesin Pembaca Kartu

PT MRT Jakarta (Perseroda) berencana memperbarui mesin pembaca kartunya dalam waktu dekat.

Baca Selengkapnya

UTBK SNBT di UNY Diikuti 24 Siswa Berkebutuhan Khusus, Ini Fasilitas yang Disiapkan

2 menit lalu

UTBK SNBT di UNY Diikuti 24 Siswa Berkebutuhan Khusus, Ini Fasilitas yang Disiapkan

Pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer-Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (UTBK-SNBT) 2024 di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) turut diikuti peserta berkebutuhan khusus.

Baca Selengkapnya

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

4 menit lalu

Amnesty International Temukan Pasokan Teknologi Pengawasan dan Spyware Masif ke Indonesia

Amnesty International menyiarkan temuan adanya jaringan ekspor spyware dan pengawasan ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

5 menit lalu

Ombudsman Usul Seleksi CASN Ditunda usai Pilkada 2024 agar Tak Jadi Komoditas Politik

Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengusulkan agar seleksi CASN ditunda hingga setelah Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

6 menit lalu

Mengapa Militer Korea Selatan Larang Anggotanya Gunakan Produk Apple?

Ada dugaan bahwa militer Korea Selatan takut akan terjadinya kebocoran data akibat teknologi yang ada di perangkat Apple.

Baca Selengkapnya

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

10 menit lalu

Terkini Bisnis: Jokowi Resmikan Bendungan Tiuk Suntuk di NTB, Respons BTN Atas Dugaan Raibnya Uang Nasabah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi meresmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Baca Selengkapnya

Cara Buat Google Form yang Mudah untuk Berbagai Kegiatan

11 menit lalu

Cara Buat Google Form yang Mudah untuk Berbagai Kegiatan

Google Form jadi aplikasi Google yang sering digunakan. Ini cara buat Google Form yang mudah untuk berbagai kegiatan seperti survey hingga kuesioner.

Baca Selengkapnya

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

16 menit lalu

Kaesang Sebut Ayahnya Bakal Bantu Kampanye di Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI Lah

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal dirinya yang disebut akan membantu Partai Solidarits Indonesia (PSI) kampanye untuk Pilkada.

Baca Selengkapnya

Rizky Febian dan Mahalini Menikah Adat 5 Mei di Bali, Ijab Kabul 3 Hari Kemudian di Jakarta

20 menit lalu

Rizky Febian dan Mahalini Menikah Adat 5 Mei di Bali, Ijab Kabul 3 Hari Kemudian di Jakarta

Pasangan Rizky Febian dan Mahalini Raharja akan memberi kado pernikahan mereka sendiri dengan merilis single Bermuara.

Baca Selengkapnya

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

26 menit lalu

KPU Mengaku Bingung Soal Gugatan PDIP di PTUN: Belum Paham Mau Jawab Apa

Kata KPU soal gugatan PDIP di PTUN

Baca Selengkapnya