TEMPO Interaktif, Makassar - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan sangat mendukung bila partai ini keluar dari koalisi pendukung pemerintah. Selama dalam koalisi, sejumlh kader PKS merasakan tidak terlalu banyak manfaatnya. Lagi pula PKS tidak berambisi menduduki posisi di pemerintahan.

"Apabila ada PKS harus keluar dari koalisi akan kami dukung. Kami merasakan tidak terlalu banyak manfaatnya (terlibat dalam koalisi),” kata Ketua PKS Sulawesi Selatan Andi Akmal Pasluddin, di depan Monumen Mandala, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar, Minggu 17 April.

Menurut Akmal, dampak bergabungnya partai dalam koalisi cenderung menimbulkan sikap tidak kritis terhadap pemerintah. "Bisa terus berkoalisi, tapi PKS harus tetap kritis. Jika gara-gara mengkritisi pemerintah kemudian keluar dari koalisi, tidak menjadi masalah,” katanya.

Dalam kontrak koalisi yang diperbaharui PKS belum masuk dalam gerbong, yang berada di bawah naungan sekretaris gabungan ersama Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, serta Partai Kebangkitan Bangsa. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan waktu kepada PKS hingga Kamis lalu untuk memutuskan keikutsertaannya dalam koalisi.

PKS, satu-satunya partai yang belum menandatangi kesepakatan koalisi yang baru. PKS merupakan partai yang dianggap melanggar kontrak koalisi setelah mendukung hak angket mafia pajak bersama Partai Golkar.

Hari ini PKS menggelar acara ulang tahun ke-13. Milad yang berlangsung di Gelora Bung Karno ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak hadir. "Beliau mengucapkan salam kepada kita semua, PKS, dan mendoakan agar PKS tetap jaya di masa yang akan datang," kata Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq usai acara.

SYAMSULMARLIN | EKO ARI WIBOWO