TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua akan lakukan dialog dalam rapat dengar pendapat umum, 15 Desember 2003 nanti. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Papua John Ibo, usai sidang pemeriksaan pendahuluan di kantor Mahkamah Konstitusi, Gedung Plaza Sentris, Jakarta, Rabu (3/12). Rapat dengar pendapat umum dilaksanakan untuk mewujudkan rekonsiliasi di provinsi Papua yang selama ini terus menerus bergolak. Menurut John Ibo, penyebab pergolakan adalah perbedaan dalam menerjemahkan harapan Departemen Dalam Negeri (Depdagri) terhadap Irian Jaya Barat dan ketidakjelasan dalam pengembangan provinsi-provinsi lain di Papua. “Kami sendiri hingga saat ini masih mempertanyakan status provinsi Irian Jaya Barat,” ujarnya. Ada empat opsi yang akan diajukan dalam rapat dengar pendapat ini. Jika Undang-Undang nomor 45/1999 tentang pemekaran Papua terus menimbulkan konflik dalam masyarakat Papua, maka sebagai opsi pertama lebih baik jika otonomi khusus dikembalikan ke pemerintah pusat. Dengan opsi ini kemungkinan besar gubernur, Ketua DPRD harus meletakkan jabatan. Sementara itu, seluruh anggota DPRD Papua harus mengundurkan diri. Opsi kedua adalah pengadaan jajak pendapat tentang perlu atau tidaknya pemekaran di Papua. Jajak pendapat ini akan diberlakukan atas seluruh kekuatan komponen rakyat. Opsi ketiga adalah dengan memaksa pemerintah pusat segera membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP). Opsi terakhir adalah pengajuan uji materi melalui Mahkamah Konstitusi yang saat ini sedang dalam proses persidangan. Pihak-pihak yang akan diundang dalam rapat dengar pendapat umum ini adalah seluruh bupati, walikota, ketua DPRD, ketua komisi-komisi, kaum intelektual, DPRD provinsi Papua, perwakilan Papua di DPR RI, anggota utusan daerah di MPR RI, lembaga swadaya masyarakat, wartawan, kalangan adat, kalangan perempuan dan kalangan agama. Juga diundang hadir seluruh elit Papua yang sudah terpengaruh oleh provokasi pemerintah pusat. “Diharapkan semua pihak bisa duduk sama-sama untuk bicarakan pilihan terbaik bagi rakyat Papua,” ujar John Ibo. Mawar Kusuma - Tempo News Room