Ada Indikasi Pelanggaran HAM Berat dalam Kekerasan terhadap Ahmadiyah  

Reporter

Editor

Selasa, 22 Maret 2011 17:22 WIB

Garis polisi melintang di depan lokasi kejadian pascapenyerangan terhadap warga yang diduga menganut aliran Ahmadiyah di desa Umbulan, Kec Cikeusik, Pandeglang, Banten, Senin (7/2). Kemarin siang, sejumlah massa menyerang rumah milik keluarga Suparman. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), MM Billah, mengatakan ada indikasi awal pelanggaran HAM berat dalam kasus kekerasan terhadap Jamaat Ahmadiyah Indonesia yang selama ini terjadi.

Menurut dia, indikasi tersebut terlihat dari adanya niat dan sasaran yang jelas. Juga adanya pola kekerasan yang hampir sama, yaitu adanya pengusiran, pembunuhan, penyiksaan, dan perampasan kebebasan.

Billah mengatakan JAI termasuk ke dalam kelompok yang harus dilindungi. Unsur-unsur tersebut bisa dikategorikan sebagai indikasi terjadi pelanggaran HAM berat. Billah menambahkan kekerasan yang terjadi terhadap JAI sudah berlangsung sejak lama, tetapi tiap kali akan mengungkap para pelaku, selalu menemui jalan buntu.

"Karena situasi politik, upaya untuk membongkar kasus JAI sulit dilakukan," kata Billah di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Selasa (22/3).

Billah mengatakan harus ada tindak lanjut penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama untuk kasus di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang terjadi pada 6 Februari 2011.

Namun, menurut Ketua Komnas HAM Yosep A Prasetyo, kasus kekerasan terhadap JAI di Cikeusik belum masuk ke dalam kategori pelanggaran HAM berat. Sebab, kata dia, ada upaya preventif sebelum peristiwa terjadi. "Karena ada upaya dari aparat untuk melakukan pencegahan," kata Yosep.

Tragedi Cikeusik telah memakan tiga korban tewas dan lima orang lainnya terluka dari pihak JAI. Hingga saat ini kasus kekerasan tersebut masih dalam tahap penyelidikan.

Aditya Budiman

Advertising
Advertising

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya