Massa Segel Kantor Ahmadiyah Yogyakarta

Reporter

Editor

Minggu, 20 Maret 2011 17:27 WIB

Aksi unjukrasa menutut pembubaran ajaran Ahmadiyah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Sekitar 300 massa dari berbagai organisasi masyarakat Islam di Yogyakarta menyegel Kantor Ahmadiyah di kotabaru, Yogyakarta, Ahad(20/3). Sebelum menyegel kantor itu, massa yang menamakan diri Front Umat Islam berkonvoi di jalan-jalan Yogyakarta.

Namun, berbeda dengan unjuk rasa menolak Ahmadiyah di daerah lain, demo di Yogyakarta berjalan tertib dan tidak anarkis. “Islam ajaran damai jadi jangan sampai terpancing musuh Islam dengan berbuat anarkis. Konvoi berjajar dua-dua agar tidak menganggu arus lalu lintas,” kata Koordinator Aksi Abu Almer mengingarkan ratusan masa aksi.

Dalam pernyataan sikapnya, FUI mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Ahmadiyah ajaran sesat menodai Islam dan harus dibubarkan. “Ahmadiyah harus dibubarkan. Kecuali mereka tidak memakai nama Islam dan tidak mengunakan simbol-simbol Islam,” ujar Abu Almer.

Mereka juga mendesak Pemerintah Provinsi DIY melaksanakan SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang pelarangan ajaran sesat Ahmadiyah. Mereka meminta Pemerintah Daerah Yogyakarta segera meneken Perda larangan Ahmadiyah.

Setelah orasi, perwakian FUI secara simbolis menyegel kantor Ahmadiyah dengan memasang kain bertuliskan penyegelan. “Penyegelan ini sebagai simbol tuntutan kami, Ahmadiyah dibubarkan karena sesat,” kata Abu Almer.

Advertising
Advertising

Dari kantor Ahmadiyah, massa bergerak ke kantor televisi Metro TV. Mereka meminta agar aksi demo itu disiarkan langsung secara nasional. Namun, permintan mereka tidak dikabulkan dan massa FUI pun membuabarkan diri.

Sebelumnya, Gubernur DIY beberapa kali menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengeluarkan Perda pelarangan Ahmadiyah. Selain kondisi Yogyakarta sudah aman dan penuh toleransi, kewenangan pembubaran berada di pemerintah pusat.

PRIBADI WICAKSONO.

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya