Bima Arya : Golkar dan PKS Langgar Tiga Poin Kontrak Koalisi
Sabtu, 12 Maret 2011 13:02 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Politikus Partai Amanat Nasional Bima Arya Sugiarto menilai Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera telah melanggar tiga dari sebelas poin kontrak kesepakatan di antara partai politik anggota Sekratris Gabungan Koalisi pendukung pemerintah.
"Tiga poin itu yang terkait dengan konsistensi dengan sistem presidensiil, kebijakan eksekutif dan legislatif, serta bagaimana fraksi dilibatkan. Tiga poin itu yang dilanggar oleh PKS dan Golkar," kata Bima Arya usai diskusi di Warung Daun, Sabtu 12 Maret 2011.
Menurut dia, kontrak kesepakatan koalisi perlu untuk dikaji ulang. Kontrak politik selama ini dinilainya masih kurang tegas dan kurang implementatif, manajemen internal Setgab juga tidak diatur di sana. "Harus dibuat lebih konkret dan implementatif, kontrak harus dibahas ulang," ujar Ketua DPP PAN itu.
Kata Bima Arya, kontrak politik dibuat agar partai-partai anggota Setgab bisa menyepakati sikap bersama terhadap suatu isu. Masih adanya partai yang meminta dibukanya ruang kritis, dinilainya masih ambigu. "Koridornya dimana? Kontrak bukan soal itu, tapi soal kesepakatan," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
"Tiga poin itu yang terkait dengan konsistensi dengan sistem presidensiil, kebijakan eksekutif dan legislatif, serta bagaimana fraksi dilibatkan. Tiga poin itu yang dilanggar oleh PKS dan Golkar," kata Bima Arya usai diskusi di Warung Daun, Sabtu 12 Maret 2011.
Menurut dia, kontrak kesepakatan koalisi perlu untuk dikaji ulang. Kontrak politik selama ini dinilainya masih kurang tegas dan kurang implementatif, manajemen internal Setgab juga tidak diatur di sana. "Harus dibuat lebih konkret dan implementatif, kontrak harus dibahas ulang," ujar Ketua DPP PAN itu.
Kata Bima Arya, kontrak politik dibuat agar partai-partai anggota Setgab bisa menyepakati sikap bersama terhadap suatu isu. Masih adanya partai yang meminta dibukanya ruang kritis, dinilainya masih ambigu. "Koridornya dimana? Kontrak bukan soal itu, tapi soal kesepakatan," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
