Ahmadiyah Jawa Timur Salat Jumat dengan Kawalan Polisi

Reporter

Editor

Jumat, 4 Maret 2011 15:49 WIB

TEMPO Interaktif, Surabaya - Komunitas Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Surabaya mengaku tetap akan menjalankan ritual keagamaan seperti biasanya. Bahkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur bernomor 188/94/KPTS/013/2011 tentang larangan beraktivitas bagi jemaat Ahmadiyah membuat mereka lebih kompak dan tekun beribadah.

"Sebagaimana dalam surat Yaasin ayat 30, Setiap kebenaran selalu ada tantangan dan halangan. SK Gubernur menjadikan kita lebih kompak untuk tetap menjalankan apa yang kami yakini," kata Mubalig Ahmadiyah Wilayah Jawa Timur, Sibthe Ahmad Hasan, ketika menggelar keterangan pers di kantornya Jalan Bubutan Nomor 1/2, Jumat (4/3).

Kekompakan ini, tambah Sibthe, bisa dilihat dari ibadah salat Jumat yang digelar siang tadi. Jika biasanya anggota jemaat yang hadir kurang dari 40 orang, tapi siang tadi menjadi lebih banyak bahkan mencapai lebih dari 50 orang. Salat Jumat dilakukan juga bersamaan dengan masyarakat sekitar.

Ritual salat Jumat tambah dia, sengaja tetap dilakukan karena dalam SK Gubernur memang tidak disebutkan larangan melakukan ritual keagamaan. Tak hanya salat Jumat, ibadah salat lainnya juga tetap dilakukan di masjid yang berada di sekitar kawasan pertokoan Baliwerti Surabaya itu. Hanya saja, untuk mengawal kegiatan ini, ratusan petugas keamanan tampak berjaga di sekitar masjid.

Sibthe menjelaskan, turunnya SK Gubernur membuat jemaat Ahmadiyah Jawa Timur dirasakan seperti orang yang sudah jatuh dan tertimpa tangga. "Tapi kami akan menghormati dan mematuhi. Urusan gugatan kami serahkan sepenuhnya kepada Ahmadiyah di pusat," imbuhnya.

Untuk menjalankan SK tersebut, Sibthe telah memerintahkan seluruh jemaat yang ada di Jawa Timur mencopot seluruh atribut Ahmadiyah di sembilan Masjid yang ada di Jawa Timur yaitu di Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kota Madiun, Kota dan Kabupaten Kediri, Jember, Kota Malang, dan Tulungagung.

FATKHURROHMAN TAUFIQ

Berita terkait

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

6 Juni 2018

Pemerintah Diminta Perhatikan Jemaah Ahmadiyah NTB Saat Lebaran

Penyerangan dan pengrusakan terhadap rumah jemaah Ahmadiyah di Grebek, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terjadi pada 19 dan 20 Mei lalu.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

21 Mei 2018

Ahmadiyah Disebut Kerap Alami Kekerasan Berbasis Agama Sejak 1998

Tindakan intoleran terhadap jemaah Ahmadiyah yang baru-baru ini terjadi adalah aksi penyerangan, perusakan, dan pengusiran di Lombok Timur, NTB.

Baca Selengkapnya

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

21 Mei 2018

Ahmadiyah Meminta Polisi Memproses Pelaku Penyerangan di Lombok

Jamaah Ahmadiyah meminta langkah cepat Gubernur Nusa Tenggara Barat Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi seperti pernyataannya di media sosial.

Baca Selengkapnya

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

21 Mei 2018

Perusak Rumah Warga Ahmadiyah di NTB Diperkirakan 50 Orang

Massa merusak 24 rumah warga Ahmadiyah. Polisi mengevakuasi penduduk ke kantor Kepolisian Resor Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

20 Mei 2018

Setara: Persekusi Ahmadiyah Merupakan Tindakan Biadab

Setara Institute mengecam persekusi yang menimpa komunitas Jamaah Ahmadiyah di Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

20 Mei 2018

Sekelompok Orang Serang dan Usir Penganut Ahmadiyah di NTB

Sekelompok orang melakukan penyerangan, perusakan, dan pengusiran terhadap warga penganut Ahmadiyah di Desa Greneng, Lombok Timur.

Baca Selengkapnya

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

25 Juli 2017

Jemaah Ahmadiyah Minta di Kolom Agama E-KTP Ditulis Islam

Jemaah Ahmadiyah minta dalam kolom agama e-KTP ditulis Islam.

Baca Selengkapnya

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

24 Juli 2017

Warga Ahmadiyah di Manislor Desak Pemerintah Terbitkan E-KTP

Jemaah Ahmadiyah di Kuningan meminta Ombudsman mendorong pemerintah daerah setempat untuk menerbitkan e-KTP bagi warga Manislor yang juga Ahmadiyah.

Baca Selengkapnya

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

24 Juli 2017

Tjahjo Kumolo Dukung Ahmadiyah Dapat E-KTP, Kolom Agama Kosong

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendukung jemaah Ahmadiyah untuk tetap mendapatkan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Baca Selengkapnya

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

14 Juni 2017

Human Rights Watch: Larangan Atas Ahmadiyah Melahirkan Kekerasan

Sejak ada SKB tiga menteri, kata Andreas, semakin banyak masyarakat Indonesia yang intoleran.

Baca Selengkapnya