Politisi PKB: Kalau Tak Bisa Bersama, 'Cerai' Saja
Minggu, 27 Februari 2011 16:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dakhiri mengatakan, perbedaan pendapat yang terjadi di partai koalisi pemerintah biasa terjadi dan dimungkinkan. Namun, kata Hanif, perbedaan sikap politiklah yang tidak dimungkinkan terjadi. “Kalau begitu, jadinya jeruk makan jeruk,” ujar Hanif saat dihubungi oleh Tempo, Ahad (27/2/2011).
Dalam proses mencari sikap politik terhadap suatu persoalan, masing-masing partai di dalam koalisi memiliki kepentingannya sendiri. Kepentingan yang berbeda tersebut, menurut Hanif, harus disesuaikan dengan sikap anggota partai koalisi lainnya.
Fungsi Setgab menurut Hanif adalah ruang untuk memperdebatkan dan menyatukan sikap politik antar partai koalisi pemerintah. Anggota koalisi harus rela untuk menegosiasikan kepentingannya. “Kritik itu di dalam, begitu keluar harus satu suara,” tegasnya.
Hanif menambahkan, jika dalam koalisi terjadi perbedaan sikap politik maka akan menimbulkan rasa tidak nyaman. “Akan saling melemahkan,” ujar Hanif.
Menurut Hanif, jika terus menerus terjadi perbedaan sikap politik maka roda pemerintahan tidak akan berjalan efektif. “Kalau tidak bisa bersama lebih baik cerai saja,” kata Hanif.
Pembahasan soal keutuhan koalisi ini mengemuka pasca penentuan hak angket pajak. Golkar dan PKS yang tergabung dalam koalisi pemerintah dengan tegas mengusulkan hak angket pajak di paripurna DPR. Sementara anggota partai koalisi lainnya, yaitu Demokrat, PPP, PKB, dan PAN menolak hak angket pajak.
Aditya Budiman
