Opera Kasus Gayus Lupakan Penanganan Bencana  

Reporter

Editor

Jumat, 28 Januari 2011 00:07 WIB

Gayus Halomoan Tambunan. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO Interaktif, Jakarta - Direktur Eksekutif Perhimpunan Pembentuk Peraturan Daerah Indonesia (Perda - Indonesia) Ellena Florence Manambe menyatakan, energi bangsa Indonesia saat ini habis oleh opera politik Gayus.

"Kami tidak berpretensi menyatakan kasus Gayus tidak penting untuk diselesaikan, tapi hendaknya kasus itu tak menyita segenap perhatian rakyat dan melupakan agenda lain yang kurang penting," kata Ellena dalam diskusi terbatas tentang Gayus Effect - Tenggelamkan Agenda Pencegahan dan Penanganan Bencana di Jakarta, Kamis 27 Januari 2011.

Acara yang menghadirkan pakar climate change dan konsultan GTZ Lutfi Lesilolo, Divisi Eksplorasi BPMIGAS Cipi Armandita,.

Menurut Ellen, banyak aksi penanganan bencana dilupakan. Misalnya pembenahan sirine tanda bahaya tsunami sebagai bagian dari early warning system tak dilakukan padahal itu tak beroperasi lagi. Di Wasior. meskipun bahaya banjir sudah nyata, tetapi pembalakan liar masih terus berjalan. Adapun pembangunan hunian sementara berjalan sangat lamban.

Serta korban letusan Merapi juga lamban ditangani, baik pembelian sapi yang dijanjikan hingga penanganan pasca bencana. Terakhir, Yogyakarta dan sekitarnya yang sampai sekarang masih menderita oleh banjir lahar dingin. "Di kala orang sibuk dengan uang Gayus, kita peduli saja dengan masyarakat yang kedinginan," kata Ellen mengarah kepada korban banjir lahar dingin.

Ellen menyatakan pemerintah daerah seharusnya membuat peraturan daerah yang mengatur penanggulangan bencana. Ia menganggap bangsa ini tidak benar-benar sistematik menyiapkan diri dalam pencegahan dan penanganan bencana.

Faktanya 50 persen daerah belum merasa perlu dan merasa penting menyiapkan Badan Penanggulangan lengkap dengan regulasi mekanisme. Bahkan, Jakarta sebagai ibukota negara saja tidak memiliki peraturan daerah penanggulangan bencana ini.

"Kami mendorong Mendagri untuk stop melakukan rekomendasi. Jalankan amanat undang-undang untuk lahirkan Perda." Ia menyatakan ini karena melihat keterbatasan rekomendasi membuat bantuan bencana sulit turun.

ANNISA ANINDITYA WIBAWA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

7 hari lalu

Anggota Dewas KPK Albertina Ho Dilaporkan Nurul Ghufron, Ini Profil dan Kasus yang Pernah Ditanganinya

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron laporkan anggota Dewas KPK Albertina Ho, eks Ketua Majelis Hakim PN Jakarta Selatan. Ini profilnya.

Baca Selengkapnya

Evaluasi Korban Bencana Banjir Bandang Gorontalo Terkendala Arus Deras dan Gelapnya Malam

28 hari lalu

Evaluasi Korban Bencana Banjir Bandang Gorontalo Terkendala Arus Deras dan Gelapnya Malam

Tim Tagana Kabupaten Gorontalo Utara, Gorontalo, kesulitan melakukan evakuasi korban bencana banjir yang menerjang enam desa tadi malam.

Baca Selengkapnya

Cerita Panjang Pegawai Pajak Gayus Tambunan: Vonis 29 Tahun karena 3 Kasus Korupsi 13 Tahun Lalu

19 Januari 2024

Cerita Panjang Pegawai Pajak Gayus Tambunan: Vonis 29 Tahun karena 3 Kasus Korupsi 13 Tahun Lalu

Hari ini, 19 Januari, 13 tahun lalu pegawai pajak Gayus Tambunan divonis hukuman penjara hingga 29 tahun dari 3 kasus korupsi yang dilakukannya.

Baca Selengkapnya

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

19 Januari 2024

Vonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara

Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan

Baca Selengkapnya

UAV Cina Dikerahkan dalam Penyelamatan Korban Gempa Gansu

20 Desember 2023

UAV Cina Dikerahkan dalam Penyelamatan Korban Gempa Gansu

UAV Wing Loong-2H yang dikembangkan secara independen oleh Cina, dikerahkan untuk mendukung pekerjaan penyelamatan darurat pasca-gempa bumi di Gansu

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Sebut Tak akan Berhenti Koreksi Jika Jajaran Pajak Lakukan Kesalahan

6 Agustus 2023

Sri Mulyani Sebut Tak akan Berhenti Koreksi Jika Jajaran Pajak Lakukan Kesalahan

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pihaknya akan terus melakukan koreksi jika jajaran Direktorat Jenderal Pajak maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan kesalahan.

Baca Selengkapnya

Bangunan Evakuasi Korban Bencana di Sumbar Terbengkalai

27 April 2023

Bangunan Evakuasi Korban Bencana di Sumbar Terbengkalai

Tempat evakuasi korban bencana sementara di Padang, Sumbar, rusak. Di Kepulauan Mentawai, warga kelimpungan mencari tempat pengungsian.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham, Bagaimana Sebenarnya Aturan Kepemilikan Saham oleh PNS?

11 Maret 2023

KPK Sebut 134 Pegawai Pajak Punya Saham, Bagaimana Sebenarnya Aturan Kepemilikan Saham oleh PNS?

Ramai pemberitaan soal 134 pegawai Pajak memiliki saham di 280 perusahaan mencuatkaan pertanyaan bagaimana sebenarnya aturan PNS memiliki saham.

Baca Selengkapnya

Berat Beban Sri Mulyani Usai Deretan Kasus Hukum Menjerat Pejabat Ditjen Pajak

2 Maret 2023

Berat Beban Sri Mulyani Usai Deretan Kasus Hukum Menjerat Pejabat Ditjen Pajak

Kasus penganiayaan yang berkembang ke dugaan harta tak wajar pejabat Pajak bakal menggerus kepercayaan publik. Apa yang harus dilakukan Sri Mulyani?

Baca Selengkapnya

Gayus Tambunan Pegawai Pajak Berharta Fantastis, Begini Kabarnya Sekarang

26 Februari 2023

Gayus Tambunan Pegawai Pajak Berharta Fantastis, Begini Kabarnya Sekarang

Gayus Tambunan menghebohkan Indonesia karena kekayaan yang fantastis dan kasus korupsi yang membuat dia dihukum 29 tahun penjara.

Baca Selengkapnya