TEMPO Interaktif, Jakarta - Bursa kandidat Wakil Kepala Polri kini mlulai ramai. Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengemukakan, dalam situasi seperti ini, potensial muncul kuda hitam sebagai calon baru.

"Mungkin ada calon lain yang menjadi kuda hitam. Peluang itu salah satunya ada di tangan Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Sutarman" kata Neta S Pane kepada Tempo, Sabtu 22 Januari 2011.

Meski begitu, kata Neta, posisi kuda hitam tergantung kekuatan lobby partai-partai terhadap calon yang mereka usung. "Kegagalan ketika pemilihan Kepala Kepolisian bisa saja terjadi," jelas Neta.

Kepala Kepolisian Jenderal Timur Pradopo yang terpilih Oktober tahun lalu, misalnya, kata Neta, muncul dari usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kala itu dewan sudah menggadang-gadang sejumlah calon kuat antara lain Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Polisi Nanan Soekarna, Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian Komisaris Jenderal Polisi Imam Sujarwo dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Oegroseno.

Ketiga nama bekas calon kapolri tersebut kini masuk kembali menjadi calon wakil kepala kepolisian. Menurut Neta perkembangan di Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat bersama jajaran kepolisian, ketiga nama itu ikut menjadi calon kuat. "Isunya menjadi tarik menarik antara partai," jelas Neta. Bahkan di dalam partai koalisi belum ada kesepakatan satu nama untuk mendampingi Jenderal Timur Pradopo.

Posisi Wakil Kepala Kepolisian, Neta menguraikan, merupakan posisi strategis. Selain sebagai orang kedua, wakil Kepala Kepolisian juga berstatus Ketua Dewan Kebijakan Tinggi yang menentukan posisi-posisi strategis dan pengendali proyek-proyek pengadaan. "Sekarang saja anggaran kepolisian menjadi Rp 31 triliun, jadi posisi ini <I>basah </I>," ujarnya.

Isu Wakil Kepala Kepolisian penting bagi partai politik, mengingat potensinya bisa menjado calon Kepala Kepolisian. Apalagi Jenderal Timur pensiun pada Januari 2014, sebelum pemilihan umum presiden digelar. "Artinya pengubahan pimpinan kepolisian menjelang pemilihan umum itu rawan," urainya.

Partai-partai politik, Ia menambahkan, memposisikan wakil kepala kepolisian sebagai Pejabat Antar Waktu. "Tentunya bisa menaikkan posisi tawar mereka (partai) menjelang pemilihan," paparnya.

DiANING SARI