TEMPO Interaktif, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia akan memperdalam pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM) kepada seluruh prajuritnya di seluruh unit kerja TNI di Indonesia. Hal itu untuk mengurangi resiko terjadinya pelanggaran HAM sewaktu prajurit melaksanakan tugas di lapangan.
"Prajurit TNI perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang HAM," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan TNI 2011 di Mabes TNI Cilangkap, Kamis 20 Januari 2011.
Sepanjang tahun 2010 lalu ada tiga kasus kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI terhadap warga Papua. Kasus tersebut dinilai berbagai kalangan sebagai pelanggaran HAM.
Peningkatan pemahaman tentang HAM menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapim TNI yang digelar sejak Rabu (19/1) kemarin. Kesepakatan lain, TNI akan terus membangun kekuatan pokok minimum. Kerja sama militer antara TNI dan tentara negara-negara sahabat juga tetap dijaga dan bahkan akan semakin ditingkatkan.
TNI, kata Agus, juga bertekad mewujudkan reformasi birokrasi TNI, baik itu melalui program 'right sizing' maupun peningkatan profesionalisme, sehingga meningkatkan kinerja TNI. "TNI sepakat memperbaiki kekurangan-kekurangan di tahun 2010 dan mendorong 2011 meningkatkan penilaian laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian," kata dia.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pengetahuan tentang HAM sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di semua angkatan di TNI.
Materi tentang HAM sudah diajarkan sejak beberapa tahun yang lalu, oleh tenaga pengajar di akademi militer setiap angkatan, Babinkum, bahkan dari Komnas HAM secara langsung. TNI, kata Iskandar, selama ini selalu berkomunikasi dengan Komnas HAM tentang pemberian pengetahuan tentang HAM di kalangan prajurit TNI. "Kami ada kerja sama. Kita selalu diskusi, dialog dengan Komnas HAM," ujarnya.
Hanya saja, mulai tahun ini TNI akan menambah jam pelajaran tentang HAM, sehingga pemahaman prajurit tentang HAM semakin mendalam. "Jamnya perlu diperbanyak. Jika selama ini 1-2 jam pelajaran, mungkin nanti menjadi 3 jam pelajaran," kata dia.
Iskandar mengatakan, meski kasus kekerasan di Papua ada indikasi dugaan pelanggaran HAM, tapi bukan berarti semua personel TNI selalu melakukan tindak kekerasan selama bertugas. "Tidak semua (prajurit) TNI berwajah seperti itu," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
"Prajurit TNI perlu terus menerus diberikan pemahaman tentang HAM," kata Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono dalam jumpa pers usai Rapat Pimpinan TNI 2011 di Mabes TNI Cilangkap, Kamis 20 Januari 2011.
Sepanjang tahun 2010 lalu ada tiga kasus kekerasan yang dilakukan sejumlah oknum anggota TNI terhadap warga Papua. Kasus tersebut dinilai berbagai kalangan sebagai pelanggaran HAM.
Peningkatan pemahaman tentang HAM menjadi salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam Rapim TNI yang digelar sejak Rabu (19/1) kemarin. Kesepakatan lain, TNI akan terus membangun kekuatan pokok minimum. Kerja sama militer antara TNI dan tentara negara-negara sahabat juga tetap dijaga dan bahkan akan semakin ditingkatkan.
TNI, kata Agus, juga bertekad mewujudkan reformasi birokrasi TNI, baik itu melalui program 'right sizing' maupun peningkatan profesionalisme, sehingga meningkatkan kinerja TNI. "TNI sepakat memperbaiki kekurangan-kekurangan di tahun 2010 dan mendorong 2011 meningkatkan penilaian laporan keuangan dari wajar dengan pengecualian menjadi wajar tanpa pengecualian," kata dia.
Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda TNI Iskandar Sitompul mengatakan, pengetahuan tentang HAM sebenarnya sudah dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan di semua angkatan di TNI.
Materi tentang HAM sudah diajarkan sejak beberapa tahun yang lalu, oleh tenaga pengajar di akademi militer setiap angkatan, Babinkum, bahkan dari Komnas HAM secara langsung. TNI, kata Iskandar, selama ini selalu berkomunikasi dengan Komnas HAM tentang pemberian pengetahuan tentang HAM di kalangan prajurit TNI. "Kami ada kerja sama. Kita selalu diskusi, dialog dengan Komnas HAM," ujarnya.
Hanya saja, mulai tahun ini TNI akan menambah jam pelajaran tentang HAM, sehingga pemahaman prajurit tentang HAM semakin mendalam. "Jamnya perlu diperbanyak. Jika selama ini 1-2 jam pelajaran, mungkin nanti menjadi 3 jam pelajaran," kata dia.
Iskandar mengatakan, meski kasus kekerasan di Papua ada indikasi dugaan pelanggaran HAM, tapi bukan berarti semua personel TNI selalu melakukan tindak kekerasan selama bertugas. "Tidak semua (prajurit) TNI berwajah seperti itu," ujarnya.
MAHARDIKA SATRIA HADI
