Hasil Peradilan Militer Papua Dipaparkan ke Panglima Armada Pasifik AS

Reporter

Editor

Selasa, 18 Januari 2011 09:43 WIB

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono memeriksa pasukan Kontingen Garuda UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) saat upacara pemberangkatan di Mabes TNi Cilangkap, Jakarta, Kamis (11/11). TNI mengirimkan 1304 personel pasukan perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tergabung dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
TEMPO Interaktif, Jakarta - Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menyampaikan tentang hasil proses peradilan militer pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua kepada Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat, Admiral Patrick M. Walsh.

"Panglima TNI menjelaskan bahwa peradilan telah berjalan secara transparan dan terbuka sehingga masyarakat dapat melihat prosesnya," kata Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Cpl Minulyo Suprapto, dalam siaran persnya, Selasa (18/1).

Dikatakan oleh Minulyo, pernyataan Penglima tentang peradilan militer di Papua disampaikan ketika menerima kunjungan kehormatan Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, sepanjang tahun 2010 ada tiga kasus kekerasan yang dilakukan oleh prajurit TNI terhadap warga Papua ketika bertugas di sana. Ketiga kasus kekerasan itu terindikasi keras merupakan pelanggaran HAM.

TNI sendiri menyerahkan sepenuhnya penyelesaian kasus-kasus itu ke pengadilan militer. Dua kasus kekerasan telah diproses di pengadilan militer Jayapura, satu di antaranya sudah divonis. Sedangkan kasus ketiga masih dalam proses penyidikan.

Minulyo mengatakan, dalam kunjungannya kemarin, Admiral Patrick bermaksud untuk meningkatkan kerja sama antara kedua negara yang selama ini telah terjalin dengan baik, seperti yang dijumpai pada kerja sama pada saat kegiatan Sail Bunaken dan Sail Banda tahun lalu.

Pada dua kegiatan tersebut, lanjutnya, Armada Pasifik AS berperan serta mengirimkan Kapal Rumah Sakit USNS Mercy. "Admiral Patrick berharap di masa yang akan datang dapat berperan serta dalam kegiatan Sail Belitung dan Sail Morotae," ujarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

21 hari lalu

Komnas HAM Catat Ada 12 Peristiwa Kekerasan di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum

Baca Selengkapnya

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

38 hari lalu

Prajurit Siksa Warga Papua, Kapuspen: TNI Bukan Malaikat

Kapuspen TNI menyebut jumlah anggota TNI ribuan, sedangkan yang melakukan penyiksaan hanya sedikit.

Baca Selengkapnya

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

43 hari lalu

Amnesty International: Penganiayaan di Papua Berulang karena Pelaku Tak Pernah Dihukum

Amnesty Internasional mendesak dibentuknya tim gabungan pencari fakta untuk mengusut kejadian ini secara transparan, imparsial, dan menyeluruh.

Baca Selengkapnya

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

6 Oktober 2021

KontraS Minta Panglima TNI Segera Bahas Reformasi Peradilan Militer

Hasil pemantauan KontraS selama Oktober-2021-September 2021 menunjukkan reformasi peradilan militer jalan di tempat.

Baca Selengkapnya

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

16 September 2021

Serial Netflix Populer Ungkap Pelecehan yang Terjadi di Militer Korea Selatan

Serial Netflix Deserter Pursuit memicu perdebatan tentang militer Korea Selatan karena menceritakan pelecehan dan kekerasan selama wajib militer.

Baca Selengkapnya

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

27 Juli 2021

2 Anggota Lakukan Kekerasan ke Warga Papua, TNI AU Minta Maaf

TNI AU menyatakan penyesalan dan meminta maaf atas insiden dua anggotanya yang melakukan kekerasan terhadap seorang warga Papua di Merauke.

Baca Selengkapnya

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

2 Mei 2020

Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.

Baca Selengkapnya

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

5 Juli 2018

Jokowi Diminta Investigasi Kasus Kekerasan di Paniai Papua

Amnesti Internasional Indonesia meminta Jokowi membentuk tim investigasi guna mengungkap kasus kekerasan yang terjadi di Paniai, Papua.

Baca Selengkapnya

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

7 Februari 2018

Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur

Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

4 Februari 2018

Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban

Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.

Baca Selengkapnya