DPRD Wacanakan Pemekaran Jawa Timur Menjadi Tiga Provinsi
Selasa, 11 Januari 2011 16:32 WIB
TEMPO Interaktif, SURABAYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur mewacanakan pemekaran Jawa Timur dibagi menjadi tiga daerah provinsi. Hal tersebut berkaitan dengan pembahasan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang saat ini sedang digodok Panitia Khusus (Pansus).
Ditemui Tempo di Gedung DPRD Jalan Indrapura Surabaya, Selasa (11/1), Wakil Ketua Komisi Pembangunan Imam Ghozali Aro mengatakan, secara geografis, Jawa Timur idealnya terbagi menjadi tiga provinsi.
"Dari Surabaya ke barat sampai Pacitan satu provinsi, Surabaya ke timur hingga Banyuwangi provinsi berbeda, dan Pulau Madura juga provinsi berbeda," kata politisi dari PKNU itu.
Menurut Gozali, Jawa bagian barat saja saat ini sudah terbagi tiga yaitu, DKI, Jawa Barat dan Banten. Sedangkan Jawa Bagian Tengah ada Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Atas dasar itu, kata Gozali, DPRD mewacanakan dalam pembahasan RTRW 2009-2029 idealnya dimasukkan persiapan pemekaran termasuk di dalamnya dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung pemekaran, seperti Bandara international serta jalan.
"Jawa Timur hingga kini hanya punya satu bandara international, padahal Jawa bagian tengah terdapat tiga bandara yaitu di Semarang, Solo dan Yogyakarta," ujarnya.
Adapun di Jawa Timur, Bandara selain Juanda Surabaya, statusnya masih berupa bandara domestik. Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, misalnya, juga masih berstatus Bandara domestik dan tidak bisa sepenuhnya dioperasikan secara komrsil.
Dia menambahkan, proses pemekaran juga untuk meminimalisir disparitas wilayah dan ketimpangan kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan."Salah satu penyebab disparitas di Jawa Timur karena cakupan wilayahnya terlalu luas," paparnya.
Anggota Komisi Pemerintahan DPRD Jawa Timur Ahmad Jabir mengatakan, pemekaran adalah wacana yang strategis untuk mempercepat pembangunan.
"Ini sangat mendesak, Pemprov selama ini belum bisa mewujudkan kesetaraan pembangunan," ucap politisi dari PKS itu.
Menurut Jabir, jika serius melakukan pemekaran, daerah yang akan memekarkan diri minimal harus membawahi empat kabupaten dan kota. "Idealnya, dengan empat kabupaten dan kota sudah bisa dilakukan pemekaran.” FATKHURROHMAN TAUFIQ.
Ditemui Tempo di Gedung DPRD Jalan Indrapura Surabaya, Selasa (11/1), Wakil Ketua Komisi Pembangunan Imam Ghozali Aro mengatakan, secara geografis, Jawa Timur idealnya terbagi menjadi tiga provinsi.
"Dari Surabaya ke barat sampai Pacitan satu provinsi, Surabaya ke timur hingga Banyuwangi provinsi berbeda, dan Pulau Madura juga provinsi berbeda," kata politisi dari PKNU itu.
Menurut Gozali, Jawa bagian barat saja saat ini sudah terbagi tiga yaitu, DKI, Jawa Barat dan Banten. Sedangkan Jawa Bagian Tengah ada Jawa Tengah dan Yogyakarta.
Atas dasar itu, kata Gozali, DPRD mewacanakan dalam pembahasan RTRW 2009-2029 idealnya dimasukkan persiapan pemekaran termasuk di dalamnya dengan mempersiapkan berbagai infrastruktur pendukung pemekaran, seperti Bandara international serta jalan.
"Jawa Timur hingga kini hanya punya satu bandara international, padahal Jawa bagian tengah terdapat tiga bandara yaitu di Semarang, Solo dan Yogyakarta," ujarnya.
Adapun di Jawa Timur, Bandara selain Juanda Surabaya, statusnya masih berupa bandara domestik. Bandara Abdurrahman Saleh di Malang, misalnya, juga masih berstatus Bandara domestik dan tidak bisa sepenuhnya dioperasikan secara komrsil.
Dia menambahkan, proses pemekaran juga untuk meminimalisir disparitas wilayah dan ketimpangan kemiskinan antara daerah perkotaan dan pedesaan."Salah satu penyebab disparitas di Jawa Timur karena cakupan wilayahnya terlalu luas," paparnya.
Anggota Komisi Pemerintahan DPRD Jawa Timur Ahmad Jabir mengatakan, pemekaran adalah wacana yang strategis untuk mempercepat pembangunan.
"Ini sangat mendesak, Pemprov selama ini belum bisa mewujudkan kesetaraan pembangunan," ucap politisi dari PKS itu.
Menurut Jabir, jika serius melakukan pemekaran, daerah yang akan memekarkan diri minimal harus membawahi empat kabupaten dan kota. "Idealnya, dengan empat kabupaten dan kota sudah bisa dilakukan pemekaran.” FATKHURROHMAN TAUFIQ.
