ICW: Presiden Perlu Ultimatum Polri Soal Kasus Gayus

Reporter

Editor

Sabtu, 8 Januari 2011 18:53 WIB

Pewarta Foto Indonesia (PFI) Jakarta mengenakan atribut dan topeng pada aksi solidaritas di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (15/11). Aksi ini untuk menegaskan kepada publik bahwa tidak ada rekayasa foto dalam kasus foto mirip mafia pajak, Gayus Tambunan, yang terekam kamera wartawan pada pertandingan tenis di Bali. Tempo/Tony Hartawan
TEMPO Interaktif, Jakarta - Lembaga swadaya masyarakat bidang antikorupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW), menilai 'bola panas' penuntasan kasus mafia pajak dan mafia peradilan Gayus Tambunan sekarang ada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Presiden selama ini belum pernah menyatakan tuntaskan kasus Gayus sampai ke akar-akarnya," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, ketika dihubungi, Sabtu (8/1).

Presiden, kata Emerson, harus campur tangan dan jangan lagi hanya menyerahkan penyelesaian kasus Gayus kepada kepolisian dan kejaksaan. Pasalnya, kedua lembaga penegak hukum itu terbukti tidak bisa diharapkan menuntaskan kasus yang menyita perhatian publik ini.

Emerson mengatakan, bentuk campur tangan yang dapat dilakukan Presiden adalah dengan memberi ultimatum kepada kepolisian dan kejaksaan berupa tenggat waktu untuk menyelesaikan kasus Gayus. "Beri ultimatum kepada Kapolri dan Jaksa Agung. Kalau tidak bisa, mereka bisa dicopot. Presiden itu kan bos mereka," ujarnya.

Langkah pertama yang harus diambil Presiden, lanjut Emerson, yakni segera memanggil Kapolri Jenderal Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief. Keduanya diminta menghadap untuk menjelaskan laporan perkembangan kasus Gayus kepada Presiden. "Presiden harus menegaskan bahwa orang ini (Gayus) harus diproses," kata dia.

Emerson mengatakan, konsekuensi jika kepolisian dan kejaksaan tidak mampu menuntaskan kasus Gayus sesuai tenggat yang diberikan Presiden, tak hanya berujung pada pencopotan Kapolri dan Jaksa Agung saja. Jika terbukti tidak berhasil, kepolisian dan kejaksaan harus menyerahkan penyelesaian kasus Gayus kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, lembaga yang dinilai lebih mampu dan siap.

Dia menilai Presiden saat ini berada dalam posisi yang ambigu, antara harus menuntaskan kasus Gayus atau membiarkannya. ICW melihat Presiden Yodhoyono masih tersandera oleh banyaknya kepentingan politik yang ada di sekitarnya.

Emerson mencontohkan, jika kasus Gayus, yang diduga menyeret perusahaan Bakrie Group itu akan dituntaskan, maka di sisi lain akan muncul tuntutan agar kasus Century diselesaikan KPK. "Ada tarik ulur, ada barter transaksional," ujar dia.

Jika ingin kasus Gayus tuntas, kata Emerson, tidak ada jalan lain bagi Presiden selain punya keberanian dan ketegasan terhadap kasus itu. ICW yakin kasus Gayus bisa dituntaskan hingga ke akarnya.

MAHARDIKA SATRIA HADI

Berita terkait

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

27 hari lalu

Polemik Kabar KPK Digabung dengan Ombudsman

Kabar peleburan KPK dengan Ombudsman menimbulkan polemik. Bappenas membantah tengah membahas peleburan tersebut.

Baca Selengkapnya

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

13 April 2023

Tradisi Musik Obrog-obrog untuk Persiapan Sahur

Tradisi memainkan musik ramai-ramai guna membangunkan penduduk untuk persiapan sahur ada bermacam-macam di berbagai daerah.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

16 Maret 2023

Terpopuler: Potensi Konflik Kepentingan Pimpinan KPK dan Rafael Alun, Pemerintah Resmi Naikkan Harga Beras

Berita bisnis terpopuler: Potensi konflik kepentingan pimpinan KPK dan Rafael Alun, harga beras resmi naik.

Baca Selengkapnya

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

15 Maret 2023

Rafael Alun Diduga Satu Angkatan STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, ICW: Ada Potensi Konflik Kepentingan

Rafael Alun diduga satu angkatan di STAN dengan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ada potensi konflik kepentingan, ICW minta KPK terbuka.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

12 Februari 2023

Sri Mulyani Gugat Putusan Keterbukaan Informasi Audit JKN BPJS, Ini Tanggapan KIP

Wakil Ketua KIP Arya Sandhiyudha angkat bicara gugatan Sri Mulyani terkait putusan keterbukaan informasi audit JKN BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Yang Kami Minta Hasil Audit terkait Dana Publik

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengaku heran dengan sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani yang bersikukuh tidak ingin mengeluarkan ke publik hasil audit program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Baca Selengkapnya

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

11 Februari 2023

Digugat Sri Mulyani, ICW: Uji Akses Informasi Kami sudah Dimenangkan KIP

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggugat Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta

Baca Selengkapnya

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

25 Desember 2022

Uskup Agung Jakarta Ingatkan Umat Katolik Banyak Mafia di Indonesia

Menurut Uskup Agung Jakarta Ignatius Kardinal Suharyo banyak mafia di Indonesia, seperti mafia hukum, mafia peradilan, hingga mafia daging sapi

Baca Selengkapnya

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

25 September 2022

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.

Baca Selengkapnya

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

20 September 2021

Bantah Ada Mafia Peradilan di Indonesia, Calon Hakim Agung Singgung Film Italia

Calon hakim agung Dwiarso Budi Santiarto menilai istilah mafia peradilan tak tepat digunakan.

Baca Selengkapnya