TEMPO Interaktif, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengajukan surat keberatan pada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR terkait permintaan informasi hasil studi banding alat kelengkapan DPR, Kamis (30/12). Jika surat keberatan ini tidak juga mendapat respons, ICW akan menggugat Setjen DPR ke Komisi Informasi Pusat.
Menurut Peneliti ICW bidang korupsi politik, Abdullah Dahlan, surat pengajuan keberatan ini dilakukan setelah surat ICW sebelumnya tidak mendapat respons. Surat pertama yang disampaikan pada 23 November lalu berisi permintaan informasi atas hasil studi banding alat kelengkapan DPR.
Permintaan hasil studi banding ini, kata Dahlan, penting dilakukan karena sampai kini DPR belum memberikan hasil studi banding secara formal. "Ini penting buat intergitas parlemen," kata Dahlan saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/12).
Yang diminta ICW bukan cuma terkait dokumentasi hasil studi banding, melainkan juga soal pengelolaan anggarannya. Permintaan itu difokuskan pada beberapa studi banding, yaitu kunjungan BURT ke Prancis dan Jerman, Komisi X ke Afrika Selatan, Badan Kehormatan ke Yunani, serta Komisi III ke Inggris.
Dahlan mengatakan, studi banding itu dilakukan dalam kurun Juni sampai Oktober 2010. Dia mengakui permintaan itu hanya dilakukan pada kunjungan tersebut untuk mengetahui apakah DPR mendokumentasikan soal studi banding itu. Selain itu, kata dia, bisa saja lembaga masyarakat lainnya melakukan hal yang sama pada studi banding yang lainnya.
Surat permintaan informasi hasil studi banding itu telah dikirim pada 23 November lalu, tapi tak direspons. "Menurut UU Keterbukaan Informasi Publik, jika pada 14 hari tidak ada respons, kemi mengajukan keberatan," kata dia. "Jika surat keberatan pun tidak mendapat respons dalam waktu 30 hari, kami akan sengketakan pada Komisi Informasi Pusat," ucap Dahlan.
Amirullah
