TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Demokrat mendesak aparat penegak hukum dan instansi pemerintah terkait di tataran operasional untuk lebih proaktif melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Demokrat menilai upaya perlindungan dan penegakan HAM bukanlah semata-mata tugas dan agenda pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Segenap komponen bangsa, mulai dari masyarakat sampai para penyelenggara negara turut terlibat aktif dalam menegakkan HAM," kata Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Asmar Oemar Saleh, dalam siaran persnya, Selasa (28/12).
Menurut catatan partai pengusung SBY ini, selama tahun 2010 masih terjadi banyak pelanggaran HAM yang didominasi oleh persoalan ketenagakerjaan, kekerasan dan kebebasan beragama, serta akses terhadap keadilan.
Persoalan ketenagakerjaan yang masih dijumpai yakni pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Demokrat, kata Asmar, menilai pemerintah hanya bersikap reaktif dan bergerak terhadap kasus-kasus yang hanya menyedot perhatian publik. "Negara harus berupaya maksimal untuk melindungi warga negaranya tanpa melihat besar kecilnya kasus," ujarnya.
Untuk mewujudkan perlindungan TKI di luar negeri, lanjutnya, koordinasi antarlembaga harus dilakukan secara lebih efektif dan ditingkatkan. Di antaranya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan-kedutaan RI di negara penempatan TKI, dan PPTKIS.
Persoalan kedua, kata Asmar, yakni ketidaktegasan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang dianggap kurang bisa menerjemahkan perintah presiden untuk menghormati dan menegakkan HAM. "Persoalan ini cukup mencoreng pemerintahan Presiden SBY," kata dia.
Asmar mengatakan, banyaknya pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan bersifat intoleransi yang mengancam kebebasan beragama, termasuk kekerasan terhadap aktivis lingkungan, pegiat antikorupsi, dan jurnalis. Pembiaran semacam ini semakin menunjukkan lemahnya kepolisian dalam proses penegakan hukum.
Nuansa pembiaran, lanjut Asmar, seringkali tampak dalam banyak kasus kekerasan horisontal yang melibatkan antarkelompok masyarakat, yakni lintas agama dan suku. "Aksi-aksi kekerasan oleh kelompok tertentu di tahun 2010 harus mendapat perhatian khusus agar tahun berikutnya dapat dihilangkan," ujarnya.
Persoalan terakhir yang mendapat sorotan Demokrat adalah akses warga negara terhadap keadilan. Demokrat melihat kriminalisasi masih banyak terjadi, khususnya kepada masyarakat kecil yang awam akan hukum. Praktik-praktik manipulasi dan salah tangkap masih kerap terjadi, pada saat bersamaan dosertai lemahnya mekanisme sanksi kepada oknum aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum.
Asmar mengatakan, ukuran keberhasilan penegakan HAM bukan hanya pada tataran pembuatan regulasi. Penagakan HAM adalah soal penyelesaian kasus-kasus pelenggaran berat HAM pada masa lalu, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
"Bukti keseriusan Presiden SBY dalam menegakkan HAM harus didukung oleh semua organ pemerintah. Bukan hanya lewat visi dan regulasi, tapi juga strategi jitu dan agenda prioritas penegakan HAM," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
"Segenap komponen bangsa, mulai dari masyarakat sampai para penyelenggara negara turut terlibat aktif dalam menegakkan HAM," kata Ketua Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Asmar Oemar Saleh, dalam siaran persnya, Selasa (28/12).
Menurut catatan partai pengusung SBY ini, selama tahun 2010 masih terjadi banyak pelanggaran HAM yang didominasi oleh persoalan ketenagakerjaan, kekerasan dan kebebasan beragama, serta akses terhadap keadilan.
Persoalan ketenagakerjaan yang masih dijumpai yakni pelanggaran HAM terhadap tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Demokrat, kata Asmar, menilai pemerintah hanya bersikap reaktif dan bergerak terhadap kasus-kasus yang hanya menyedot perhatian publik. "Negara harus berupaya maksimal untuk melindungi warga negaranya tanpa melihat besar kecilnya kasus," ujarnya.
Untuk mewujudkan perlindungan TKI di luar negeri, lanjutnya, koordinasi antarlembaga harus dilakukan secara lebih efektif dan ditingkatkan. Di antaranya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BNP2TKI, Kementerian Luar Negeri, Kedutaan-kedutaan RI di negara penempatan TKI, dan PPTKIS.
Persoalan kedua, kata Asmar, yakni ketidaktegasan aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, yang dianggap kurang bisa menerjemahkan perintah presiden untuk menghormati dan menegakkan HAM. "Persoalan ini cukup mencoreng pemerintahan Presiden SBY," kata dia.
Asmar mengatakan, banyaknya pembiaran terhadap kasus-kasus kekerasan bersifat intoleransi yang mengancam kebebasan beragama, termasuk kekerasan terhadap aktivis lingkungan, pegiat antikorupsi, dan jurnalis. Pembiaran semacam ini semakin menunjukkan lemahnya kepolisian dalam proses penegakan hukum.
Nuansa pembiaran, lanjut Asmar, seringkali tampak dalam banyak kasus kekerasan horisontal yang melibatkan antarkelompok masyarakat, yakni lintas agama dan suku. "Aksi-aksi kekerasan oleh kelompok tertentu di tahun 2010 harus mendapat perhatian khusus agar tahun berikutnya dapat dihilangkan," ujarnya.
Persoalan terakhir yang mendapat sorotan Demokrat adalah akses warga negara terhadap keadilan. Demokrat melihat kriminalisasi masih banyak terjadi, khususnya kepada masyarakat kecil yang awam akan hukum. Praktik-praktik manipulasi dan salah tangkap masih kerap terjadi, pada saat bersamaan dosertai lemahnya mekanisme sanksi kepada oknum aparat penegak hukum yang melakukan pelanggaran hukum.
Asmar mengatakan, ukuran keberhasilan penegakan HAM bukan hanya pada tataran pembuatan regulasi. Penagakan HAM adalah soal penyelesaian kasus-kasus pelenggaran berat HAM pada masa lalu, serta pemenuhan hak-hak dasar warga negara.
"Bukti keseriusan Presiden SBY dalam menegakkan HAM harus didukung oleh semua organ pemerintah. Bukan hanya lewat visi dan regulasi, tapi juga strategi jitu dan agenda prioritas penegakan HAM," kata dia.
MAHARDIKA SATRIA HADI
