Ketua MPR Taufik Kiemas bersama wakil ketua Lukman Hakim Saifuddin (kiri) dan pengamat politik Yuddy Latief (kanan), seusai memberikan keterangan kepada wartawan tentang catatan akhir tahun MPR, di Gedung MPR/DPR. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan bahwa penanganan kasus Hak Asasi Manusia dan penghargaan terhadap keberagaman masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah. Hal ini disampaikan pimpinan MPR dalam refleksi akhir tahun 2010 MPR, di Jakarta, Selasa (28/12).
Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefudin menyatakan telah terjadi erosi terhadap rasa keberagaman bangsa ini. Kekerasan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terjadi di mana-mana. "Pemerintah harusnya menjadi penengah, namun hingga kini terkesannya ada pembiaran," ujarnya.
Dalam konflik yang dianggap memiliki potensi untuk memecah kebhinekaan Indonesia, kata Lukman, Kepolisian seharusnya tampil sebagai representasi pemerintah di bidang keamanan dan ketertiban. "MPR menilai ini masih jadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," kata Lukman.
Hal senada diungkapkan Ketua MPR Taufik Kiemas. "Harus diimplementasikan walau berat," ujar Taufik. Dia menambahkan, menjalankan kebhinekaan itu harus dengan hati nurani.
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
1 hari lalu
Bertemu KSAD, Bamsoet Dorong Peningkatan Alutsista dan Kesejahteraan Prajurit
Alutsista guna menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Kesejahteraan prajurit sebagai simbol penghargaan negara terhadap tugas berat yang telah dijalankan.
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
1 hari lalu
Ketua MPR Dorong Menkopolhukam Gunakan Dalil Keselamatan Rakyat untuk Tangani OPM
Instruksi dan koordinasi dari satu pintu, yakni dari kantor Kemenkopolhukam, memastikan setiap pergerakan pasukan TNI-Polri hingga intelijen di lapangan termonitor dengan baik.
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
15 hari lalu
Israel Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
