TEMPO Interaktif, Jakarta - Bali Democracy Forum (BDF) yang sudah berlangsung ketiga kalinya didesak untuk melibatkan kalangan masyarakat sipil. Bila tidak, pembicaraan demokrasi cenderung hanya akan menjadi sarana untuk mempromosikan kepentingan pemerintah dan melupakan masalah-masalah riil dalam proses demokratisasi.
Desakan itu disampaikan perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari 11 negara Asia, Jum’at (10/12) yang bertemu di Nusa Dua Bali. Sebelumnya, pada 8-9 Desember, LSM dari berbagai negara ini bertemu dalam kegiatan yang digagas oleh Asian Forum for Human Right and Development (Forum Asia) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pertemuan ini pararel dengan BDF III.
“BDF adalah satu-satunya forum internasional yang membicarakan demokrasi tanpa melibatkan masyarakat sipil,” kata Adviser Forum Asia Anselmo Lee. Menurut Aktivis dari Korea itu, hal itu merupakan pengingkaran terhadap konsep dasar demokrasi yang mestinya melibatkan semua pihak yang berperan dalam demokratisasi.
Direktur Eksekutif Forum Asia Yap Swee Seng menyebut, dominasi pihak pemerintah dalam forum itu telah membuat demokrasi seolah-olah tidak terkait dengan masalah yang lain. Padahal, dalam pandangan masyarakat sipil, demokrasi selalu terkait dengan penegakan hak asasi manusi (HAM). Demokrasi, tegas dia, tidak akan dapat hidup tanpa HAM. Begitu sebaliknya.
Karena itulah, kata Yap, pelanggaran HAM yang terjadi Burma mestinya menjadi agenda pembicaraan di dalam BDF. Apalagi bila dikaitkan dengan masalah stabilitas politik yang menjadi tema dalam BDF III. “Situasi Burma merupakan tantangan terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN,“ tegas pria asal Malaysia itu.
Rofiqi Hasan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar menyatakan, BDF memang telah berhasil mengangkat citra Indonesia sebagai negara yang demokratis. Namun, hal itu menutupi kenyataan adanya problem demokratisasi di Indonesia.
Ia menyebut adanya serangan terhadap kelompok minoritas yang terlihat pada upaya pembubaran kelompok Jamaah Ahmadiyah dan kecenderungan politik uang dalam proses pemilihan umum. “Seharusnya, dialog diarahkan untuk berbagi pengalaman dalam menangani masalah-masalah seperti itu,” tegasnya.
WAYAN AGUS PURNOMO
