DPR Setujui Dana Penyaluran Raskin ke-13

Reporter

Editor

Senin, 6 Desember 2010 20:21 WIB

Fahmi ALi TEMPO
TEMPO Interaktif, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan pemerintah dalam hal pengucuran dana untuk penyaluran beras miskin (raskin) ke-13 pada akhir tahun ini. Berdasarkan perhitungan pemerintah, dana yang dibutuhkan sebesar Rp 1,228.687 triliun. Dana itu akan digunakan untuk penyaluran raskin ke 17.483.989 Rumah Tangga Miskin (RTM).

"Kami setujui usulan pemerintah tersebut," kata Ketua Badan Anggaran DPR Melchias Marcus Mekeng, dalam pertemuan antara DPR dengan pemerintah, Senin (6/12), di gedung DPR.

Menurut Menteri Keuangan Agus Martowardojo, dana tersebut akan diambil pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2010. "Pemerintah mengusulkan merealokasi dana cadangan beras pemerintah sebesar Rp 1 triliun dan dana stabilisasi harga pangan Rp 0,228,7 triliun," kata Agus.

Menurut Kepala Bulog Soetarto Alimuso, rencananya raskin tersebut akan disalurkan pada akhir Desember. Pemberian raskin tersebut dikarenakan saat ini sedang musim paceklik. "Produksi kita terbesar pada musim penghujan, yaitu bulan Maret, April, dan Mei," kata Soetarto. Saat paceklik, harga beras pasti akan naik sehingga penyaluran raskin sangat penting untuk masyarakat yang membutuhkan.

Hingga hari ini, realisasi penyaluran raskin sebesar 73,4 persen, namun secara fisik sudah 91 persen. Menurut Soetarto, hal ini disebabkan karena ada kendala dalam penyaluran raskin tersebut. "Kami menggunakan beras yang sudah ada, dan itu cadangan beras pemerintah. Dalam hal ini kami akan melakukan first in first out," lanjut Soetarto.

EVANA DEWI

Berita terkait

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

11 jam lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

1 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

1 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

4 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

4 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

5 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

5 hari lalu

Wacana Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat Berpotensi Langgar UU Penerbangan

Penarikan iuran yang akan dimasukkan dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat itu dinilainya berpotensi melanggar Undang-Undang (UU).

Baca Selengkapnya

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

5 hari lalu

Fathan Subchi Dorong Pemerintah Sisir Belanja Tidak Prioritas

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja tidak prioritas.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

5 hari lalu

Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat: Tidak Semua Penumpang Wisatawan

Anggota Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo menolak rencana iuran pariwisata di tiket pesawat.

Baca Selengkapnya