TEMPO Interaktif, Banda Aceh - Wakil Presiden Boediono berpendapat Kota Banda Aceh bisa menjadi teladan bagi daerah lain dalam reformasi birokrasi. Sebab, prestasi kota Serambi Mekkah itu belakangan ini makin mengkilap dengan meraih berbagai penghargaan.
"Saya kira daerah lain perlu belajar bagaimana ini, rahasianya apa, Pak Wali Kota perlu berikan resepnya apa," ujar Boediono dalam Seminar Reformasi Birokrasi di Balai Kota Banda Aceh, Senin (6/11).
Sebelum Boediono berpidato, Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin membanggakan deretan pencapaian wilayahnya. Antara lain, dua tahun berturut-turut mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, Piala Adipura untuk kebersihan kota, serta penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kinerja bagus Banda Aceh tersebut bahkan membuat Kementerian Keuangan memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 23,6 miliar.
Menurut Boediono, pemerintah pusat kini sedang sibuk menyiapkan cetak biru reformasi birokrasi untuk jangka panjang, yakni hingga 2025. "Ini sedang kita finalisasi, kita ingin sistematis penataannya secara nasional, pusat dan daerah," tuturnya.
Ia mengatakan ada empat sasaran utama reformasi birokrasi yang harus diukur tiap saat, yakni meningkatkan mutu pelayanan publik, menekan korupsi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan efisiensi anggaran negara.
BUNGA MANGGIASIH
"Saya kira daerah lain perlu belajar bagaimana ini, rahasianya apa, Pak Wali Kota perlu berikan resepnya apa," ujar Boediono dalam Seminar Reformasi Birokrasi di Balai Kota Banda Aceh, Senin (6/11).
Sebelum Boediono berpidato, Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin membanggakan deretan pencapaian wilayahnya. Antara lain, dua tahun berturut-turut mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, Piala Adipura untuk kebersihan kota, serta penghargaan Citra Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kinerja bagus Banda Aceh tersebut bahkan membuat Kementerian Keuangan memberikan anggaran tambahan sebesar Rp 23,6 miliar.
Menurut Boediono, pemerintah pusat kini sedang sibuk menyiapkan cetak biru reformasi birokrasi untuk jangka panjang, yakni hingga 2025. "Ini sedang kita finalisasi, kita ingin sistematis penataannya secara nasional, pusat dan daerah," tuturnya.
Ia mengatakan ada empat sasaran utama reformasi birokrasi yang harus diukur tiap saat, yakni meningkatkan mutu pelayanan publik, menekan korupsi, memperbaiki pengambilan keputusan, dan efisiensi anggaran negara.
BUNGA MANGGIASIH
