Kontras Tagih Janji Presiden Tuntaskan Soal Munir dan Penculikan Aktivis
Senin, 6 Desember 2010 08:35 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang kemarin bertolak ke Bali untuk menghadiri Bali Democracy Forum, kembali diingatkan untuk menuntaskan pengusutan pembunuhan Munir Said Thalib dan penculikan sejumlah aktivis. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ahad 5 Desember 2010 kemarin menagih janji Presiden Yudhoyono soal penuntasan kasus pembunuhan aktivis hak asasi Munir.
"Pada 2004, SBY berjanji bahwa kasus Munir akan dituntaskan," kata Ali Nursahid, Koordinator Divisi Kampanye Kontras, saat melakukan aksi simpatik di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin. "Tapi, sampai saat ini, SBY belum melakukan upaya yang progresif untuk mengungkap dalangnya," kata dia.
Kontras menganggap pengusutan kematian Munir merupakan ujian bagi pemerintah Yudhoyono. Kontras baru menganggap Yudhoyono lulus ujian bila otak di balik pembunuhan Munir terungkap.
Setelah enam tahun berlalu, Kontras kini kecewa atas proses hukum kasus Munir. Memang sudah ada pengadilan terhadap Pollycarpus, Indra Setiawan, dan Muchdi Pr. Tapi, "Tetapi lagi-lagi dalangnya juga bebas," ujar Ali.
Munir dibunuh saat dalam penerbangan dari Jakarta ke Belanda untuk melanjutkan studi pada 2004. Munir meninggal setelah pesawat Garuda yang ditumpanginya transit di Bandara Changi, Singapura. Di dalam tubuh pendiri Kontras itu ditemukan racun arsenik dalam jumlah berlebih.
Dalam aksi simpatik kemarin, Kontras juga kembali mendesak Presiden untuk mengusut tuntas penghilangan paksa 13 aktivis pada 1997-1998.
Ketika itu, sebanyak 13 aktivis dinyatakan hilang dan sampai sekarang tidak jelas keberadaan dan nasib mereka. “Mereka diculik. Waktu itu, mereka getol meneriakkan demokrasi di Indonesia," kata Ali.
Aksi damai Kontras kemarin dalam rangka menyambut hari lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-62 pada 10 Desember nanti. Dalam aksinya, selain menggelar spanduk-spanduk, Kontras menggelar surat berukuran 15 x 10 meter. Surat itu berisi rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 yang memerintahkan Presiden Yudhoyono segera mencari 13 aktivis yang dinyatakan hilang.
Kontras juga kembali mendesak Presiden untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi lainnya, membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk sejumlah pelanggaran berat hak asasi, dan memulihkan hak-hak keluarga para korban.
Didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Presiden bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, pukul 09.00 WIB kemarin, menuju Bali. Selama enam hari, Presiden akan menghadiri serangkaian acara, antara lain Bali Democracy Forum ketiga, 8-10 Desember 2010, yang dihadiri perwakilan 36 negara dan 28 negara peninjau. Di sela acara itu, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, seperti Australia, Jepang, Malaysia, dan Thailand.
MAHARDIKA SATRIA HADI
"Pada 2004, SBY berjanji bahwa kasus Munir akan dituntaskan," kata Ali Nursahid, Koordinator Divisi Kampanye Kontras, saat melakukan aksi simpatik di depan Istana Negara, Jakarta, kemarin. "Tapi, sampai saat ini, SBY belum melakukan upaya yang progresif untuk mengungkap dalangnya," kata dia.
Kontras menganggap pengusutan kematian Munir merupakan ujian bagi pemerintah Yudhoyono. Kontras baru menganggap Yudhoyono lulus ujian bila otak di balik pembunuhan Munir terungkap.
Setelah enam tahun berlalu, Kontras kini kecewa atas proses hukum kasus Munir. Memang sudah ada pengadilan terhadap Pollycarpus, Indra Setiawan, dan Muchdi Pr. Tapi, "Tetapi lagi-lagi dalangnya juga bebas," ujar Ali.
Munir dibunuh saat dalam penerbangan dari Jakarta ke Belanda untuk melanjutkan studi pada 2004. Munir meninggal setelah pesawat Garuda yang ditumpanginya transit di Bandara Changi, Singapura. Di dalam tubuh pendiri Kontras itu ditemukan racun arsenik dalam jumlah berlebih.
Dalam aksi simpatik kemarin, Kontras juga kembali mendesak Presiden untuk mengusut tuntas penghilangan paksa 13 aktivis pada 1997-1998.
Ketika itu, sebanyak 13 aktivis dinyatakan hilang dan sampai sekarang tidak jelas keberadaan dan nasib mereka. “Mereka diculik. Waktu itu, mereka getol meneriakkan demokrasi di Indonesia," kata Ali.
Aksi damai Kontras kemarin dalam rangka menyambut hari lahirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia ke-62 pada 10 Desember nanti. Dalam aksinya, selain menggelar spanduk-spanduk, Kontras menggelar surat berukuran 15 x 10 meter. Surat itu berisi rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009 yang memerintahkan Presiden Yudhoyono segera mencari 13 aktivis yang dinyatakan hilang.
Kontras juga kembali mendesak Presiden untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi lainnya, membentuk pengadilan HAM ad hoc untuk sejumlah pelanggaran berat hak asasi, dan memulihkan hak-hak keluarga para korban.
Didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Presiden bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, pukul 09.00 WIB kemarin, menuju Bali. Selama enam hari, Presiden akan menghadiri serangkaian acara, antara lain Bali Democracy Forum ketiga, 8-10 Desember 2010, yang dihadiri perwakilan 36 negara dan 28 negara peninjau. Di sela acara itu, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin negara, seperti Australia, Jepang, Malaysia, dan Thailand.
MAHARDIKA SATRIA HADI
