TEMPO Interaktif, Jakarta - Partai Golkar merasa prihatin dengan perilaku Satgas yang dinilai terlalu politis dalam melakukan kerjanya. Golkar mempertanyakan sebenarnya Satgas itu alat siapa.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyatakan terserah Presiden soal Satgas mau tetap dipertahankan atau tidak. Itu adalah kewenangan Presiden.
"Hanya saja dari perkembangan terakhir, dengan sedikit prihatin harus kita kemukakan, akhir-akhir ini agak terlampau politis," kata Priyo, Senin (29/11), di gedung DPR, Jakarta.
Golkar juga mengeluhkan soal kerja Satgas yang sudah merambah ke masalah penegakan hukum yang sebenarnya bukan kewenangannya, melainkan tugas KPK, kepolisian, maupun kejaksaan.
Karena itulah Golkar, kata Priyo, mempertanyakan posisi Satgas. "Satgas mafia hukum ini sebenarnya alat siapa? Alat negarakah, alat pemerintahkah atau alat siapa?" tanya Priyo.
Meski begitu, Golkar menegaskan tidak akan mengadu kemana-mana, seperti ke polisi. Sebab bagi Golkar, Satgas punya kekuatan tinggi. "Mana berani itu diperiksa," ucap Priyo.
Hanya saja yang diharapkan Golkar adalah agar Satgas tegak lurus dalam menegakkan hukum. Jangan ada embel-embel yang bisa diterjemahkan dipolitisasi.
