Politisi Gerindra: Pemiskinan Koruptor Perlu Masuk UU
Minggu, 14 November 2010 14:23 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Wacana pemiskinan terhadap para koruptor dinilai perlu didorong masuk kedalam aturan. Politisi Gerindra yang duduk di Komisi Hukum DPR, Martin Hutabarat mengatakan konsep pemiskinan koruptor perlu diatur oleh sebuah pasal dalam undang-undang tindak pidana korupsi. "Hukuman Pemiskinan terhadap koruptor-koruptor ini perlu dilakukan melalui undang-undang," ujarnya saat dihubungi TEMPO, Ahad (14/11).
Konsep itu diperlukan, kata Martin, karena banyak koruptor kini tidak takut terhadap ancaman penjara. Hukuman penjara masih memiliki celah agar bisa diatur ringan, lewat remisi atau izin meninggalkan penjara untuk keperluan mendesak salah satunya. "Konsep pemiskinan membuat bisa berpikir dua kali untuk koruptor," ujarnya.
Menurut Martin, dengan melakukan perampasan atau pembekuan seluruh kekayaan para koruptor, maka orang semacam Gayus tidak bisa lagi menyuap dari balik terali. Namun semua tindakan pemiskinan atau semacamnya perlu dijatuhkan lewat peradilan. Hukuman pemiskinan ini diharapkan dapat mencegah semakin meluasnya korupsi.
Berkaca pada kasus Gayus, kata Martin, penyidik tidak sungguh-sungguh melakukan penelusuran dan pemblokiran rekening Gayus yang diduga kemudian digunakan untuk menyuap aparat. "Kalau serius harta Gayus itu terkontrol dan tidak mudah digunakan untuk menyuap aparat," katanya.
Wacana pemiskinan terhadap koruptor ini terpantik akibat kasus lolosnya Gayus Tambunan dari rumah tahanan Brimob Kelapa Dua Depok, dengan cara menyuap aparat. Sembilan polisi penjaga Rumah Tahanan Brimob Kelapa Dua Depok diperiksa karena terlibat kasus ini.
SANDY INDRA PRATAMA
