Kementerian Polhukam Tolak Temui Keluarga Korban HAM
Reporter
Editor
Selasa, 9 November 2010 16:52 WIB
Seorang mahasiswa menabur bunga memperingati tragedi 12 Mei 1998 di kampus Universitas Trisakti, Jakarta (12/5). ANTARA/Paramayuda
TEMPO Interaktif, Jakarta - Kedatangan Jaringan Keluarga Korban untuk Keadilan (JSKK) yang memprotes rencana pemberian gelar pahlawan kepada mantan Presiden Soeharto, ditolak Kementerian Politik Hukum dan Keamanan.
Sekitar sepuluh orang wakil dari jaringan keluarga korban itu pada hari ini, Selasa 9 November 2010, ingin bertatap muka dengan salah seorang pejabat dari Kementerian Koordinator Polhukam. Mereka mendatangi kantor kementerian untuk menyampaikan surat protes terkait gagasan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Namun kedatangan mereka itu ditolak dengan alasan sibuk.
"Kami sudah kirim surat 2 kali untuk menyampaikan surat dan bertemu langsung. Di surat kedua dikatakan kita bisa bertemu dengan Deputi Bagian Pemenuhan HAM, tapi sekarang justru ditolak," ujar Ali Nur Sahid, anggota Divisi Pemantauan Impunitas dari KontraS di halaman depan kantor Kementerian Koordinator Polhukam, hari ini.
Koordinator kontras Haris Azhar yang turut mendampingi JSKK menyayangkan penolakan tersebut. "Model kita berhubungan dengan masyarakat kok masih seperti ini, ini masih merepresentasikan birokrasi zaman Soeharto," katanya.
Sumarsih, salah seorang wakil JSKK juga turut dalam rombongan. Ia adalah orang tua Wawan, salah seorang korban tewas dalam peristiwa Semanggi I. Ia menilai mantan Presiden Soeharto tak memenuhi kriteria sebagai pahlawan. Kriteria itu antara lain integritas moral, keteladanan dan berjasa.
"Soeharto dalam masa pemerintahannya sangat tak bermoral, banyak pelanggaran HAM dan juga sebutan bapak pembangunan padahal berdasarkan upaya korupsi," katanya. RIRIN AGUSTIA
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
10 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
28 hari lalu
Komnas HAM Duga BPJS Ketenagakerjaan Melanggar HAM karena Tolak Klaim Kematian Transpuan Miskin
BPJS Ketenagakerjaan diduga melanggar hak atas kesejahteraan, kesehatan, dan perlakuan diskriminatif karena menolak klaim-klaim kematian transpuan yang merupakan peserta aktif.