TEMPO Interaktif, Jakarta:Setelah Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Sophan Sophiaan mengundurkan dari parlemen, kini giliran Dimyati Hartono merencanakan hal serupa. Bahkan, mantan Ketua FPDIP DPR itu, dikabarkan juga akan melepaskan keanggotaanya di Partai Banteng Bulat itu. Kepada Tempo News Room, Minggu (10/2) malam, Dimyati mengungkapkan alasan pengunduran dirinya karena prinsip yang selama ini dianutnya tak sejalan lagi garis perjuangan partai. Kendati begitu, guru besar ilmu hukum kelautan ini enggan menjelaskan prinsip apa yang dimaksudnya itu. “Yang bisa saya sampaikan, di dalam saya berpolitik ada prinsip. Saya tidak mau ikut-ikutan orang. Kalau saya anggap agak berbeda, saya akan keluar,” ujarnya, seraya menambahkan sebelum bergabung dengan PDIP ia juga telah terlebih dahulu mempelajari prinsip-prinsip perjuangan yang dianut PDIP. Menurut tokoh penentang Piagam Jakarta ini, masalah pengunduran dirinya harus dipersiapkan dengan baik. Dia sendiri telah berkirim surat kepada Ketua Fraksi PDIP DPR, Roy BB Janis, untuk menjelaskan masalah pengunduran dirinya itu dan meluruskan pemberitaan di media massa. “Ini baru rencana,” tegasnya. Surat tersebut dikirimnya pada 1 Februari 2002. Untuk mempersiapkan pengunduran dirinya itu, lanjut Dimyati, ia telah mengadakan pertemuan dengan rekan-rekannya. baik di fraksi, komisi II DPR, maupun dengan sesepuh partai. Mulanya, rekan-rekannya di FPDIP itu tidak bisa menerima rencana pengunduran dirinya tersebut. Namun lanjutnya, setelah dijelaskan duduk persoalannya, rekan-rekannya akhirnya mau mengerti dan menerima rencana itu. Demikian halnya dengan sesepuh PDIP Roeslan Abdul Gani. Seperti dikatakan Dimyati, Cak Roes pada awalnya menyayangkan rencana itu. Namun setelah diterangkan lebih lanjut, ia menerima rencana pengunduran Dimyati dari keanggotaan partai dan FPDIP. “Itu hak setiap anggota partai,” katanya mengutip pernyataan Roeslan. Secara teknis sebagai anggota Komisi II DPR RI dan sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Penyiaran, ia juga telah mendiskusikan rencananya itu. “[Sebab] Harus ada yang menggantikan,” jelasnya. Dimyati membantah bahwa dia telah menulis surat rencana pengunduran dirinya kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputeri. Dia menyebutkan, dirinya akan mengirimkan surat tersebut kepada Megawati, setelah masalah teknis dan non-teknis itu selesai. “Biar tidak ada pekerjaan yang terbengkalai,” lanjutnya. Semuanya diperkirakan akan selesai dalam waktu sepuluh hari. Dalam waktu dekat ini, katanya, ia akan menulis surat rencana pengunduran diri kepada Megawati. “Insya Allah,” katanya. Ketika ditanya bagaimana jika Megawati menolak rencana pengunduran dirinya itu, ia menegaskan, adalah hak setiap anggota partai untuk keluar, dan orang masuk partai pun karena keinginan pribadi. “Itu ada dalam AD/ART partai. Di dalam AD/ART partai manapun, tidak boleh ada paksaan,” tutur Dimyati. Meski keluar dari partai, itu tak berarti Dimyati meninggalkan dunia politik. “Itu dunia saya,” katanya. Dalam waktu dekat nanti, jelas Dimyati, dia akan berkonsentrasi pada lembaga yang dipimpinnya. Adapun lembaga tersebut bernama Lembaga Demokrasi Indonesia Baru (LDIB) yang telah berusia hampir dua tahun. Lembaga ini memiliki kegiatan dalam memberikan pendidikan politik dan demokrasi, dengan tujuan untuk menciptakan kader bangsa yang nasionalis dan berwawasan global. Ketika disinggung apakah ada keinginan untuk mendirikan partai baru, Dimyati mengatakan ada dua syarat yang harus dipenuhi jika seseorang ingin mendirikan partai. Yakni persyaratan menurut undang-undang dan persyaratan non- undang-undang. Yang dimaksud persyaratan non-undang-undang tersebut yaitu ijin Tuhan dan dukungan dari rakyat. “Jika Tuhan mengijinkan, mungkin,” tandasnya. (Faisal)