TEMPO Interaktif, Jakarta:Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Sutjipto amat yakin suara rakyat tetap mendukung Megawati Soekarnoputri kendati penjualan PT Indosat, kenaikan tarif dasar listrik, harga BBM dan telepon memicu kontroversi keras. Dia juga mengisyaratkan Megawati tidak akan surut mengubah kebijakan itu meski mendapat kritikan keras dari Amien Rais, Gus Dur dan politisi PKB. "Saya yakin rakyat memahami. Seandaianya toh ada keberatan, saya yakin mereka akan menyampaikan dengan didasari kecintaan mereka pada kepemimpinan Mega. Bukan dilandasi apriori," ujar Sutjipto menjawab pertanyaan Tempo News Room di Surabaya, Minggu (5/1). Sutjipto menegaskan, seluruh kebijakan tersebut tidak lahir dengan sendirinya, semata-mata atas inisiatif pemerintah, melainkan telah mendapat persetujuan parlemen. Termasuk di dalamnya, politisi PAN dan anggota Fraksi Reformasi yang lain. Pemerintahan Megawati, katanya, sekadar merealisasi keputusan itu. "Pak Amien kan punya wakil di DPR. Mestinya ikut bertanggungjawab dong. Jangan seolah-olah hanya tanggungjawab Mbak Mega, pemerintah dan PDI Perjuangan. Ya enggak," ujarnya. Sutjipto sama sekali tidak mau berkomentar perihal dugaan adanya skenario menjatuhkan pemerintahan Megawati di tengah jalan, berkaitan kritikan keras Amien Rais dan politisi lain terhadap penjualan PT Indosat, kenaikan tarif listrik, BBM dan telepon. "Tanyakan ke Pak Amien. Saya tidak mau apriori. Semua sudah ngerti. Tidak perlu saya komentar apa-apa. Biar rakyat menafsirkan sendiri-sendiri," ujarnya. Lantas, bagaimana pandangan PDIP terhadap kemungkinan terjadinya pergantian pemerintahan? "Saya tidak mau komentar," ujar Tjipto. Dia menegaskan Megawati tidak kecut dengan serangan keras berkait kebijakan itu. Megawati juga tidak memberikan tanggapan apa pun yang terlontar pada Sutjipto. "Bu Mega itu bukan jenis pemimpin yang bingung dan emosional karena pernyataan orang. Itu yang saya tahu," ujarnya. Perihal kebijakan Megawati yang tidak tergoyahkan itu, Sutjipto menjelaskan karena presiden dan pemerintahannya punya pijakan konstituisonal dan landasan hukum yang jelas. Karena itu Sutjipto amat yakin pemerintahan Megawati tidak akan merevisi atau menunda kenaikan tarif telepon, BBM, listrik dan penjualan PT Indosat. "Ya. Karena Bu Mega itu orang yang meyakini bahwa beliau hanya bertindak apabila pijakan konstitusional atau pijakan hukumnya itu jelas. Sehingga tidak akan terpengeruh bila langkah-langkahnya itu dikomentari macem-macem," ujar Sutjipto. Dia sendiri mengakui kenaikan harga tersebut amat membebani rakyat, seperti disampaikan banyak kalangan. Namun, untuk mengubah, pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, melainkan mesti membicarakan lagi dengan DPR. "Lha, kalau mau mengubah kan tidak bisa pemerintah mengubah seenaknya. Ya harus dirembuk lagi dengan DPR," tutur Wakil Ketua MPR tersebut. Sutjipto juga tidak mau menanggapi tuduhan Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid bahwa PDIP menerima komisi 9 persen dari hasil penjualan PT Indosat. Alasannya, mantan presiden itu sering berubah-ubah pernyataan. "Sejak Gus Dur menjadi presiden, pada akhir-akhir masa jabatannya, saya tidak pernah mau mengomentari pernyataan dia. Pagi Gus Dur menyatakan, sore sudah berubah. Lha saya mengomentari yang pagi, ternyata siang berubah. Kan repot," tuturnya. (Adi Sutarwijono- Tempo News Room)