TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) berharap pemerintah segera mengusut kebenaran video kekerasan oleh aparat TNI pada warga Papua, yang beredar di situs youtube. “Nggak bisa hanya dijawab kalau video itu palsu,” kata Koordinator Kontras Haris Azhar saat dihubungi, Senin (18/10).
Menurut Haris, jawaban yang menyatakan video tersebut palsu, tidak bisa menjawab kecemasan masyarakat akan adanya kemungkinan aparat melakukan kekerasan di daerah yang mereka jaga. “Karena keberadaan video itu sudah sangat mengejutkan masyarakat,” ujarnya.
Kontras menilai, adegan demi adegan dalam video tersebut sangat keji dan biadab, tak peduli siapa pun yang melakukannya. “Itulah kenapa pemerintah penting untuk segera mencari tahu kebenarannya. Siapa yang sebenarnya ada di video itu,” cetus Haris.
Dengan menelusuri kebenaran video, jelasnya, pemerintah akan bisa mencegah menipisnya kepercayaan publik pada aparat. “Karena kita tahu, video kekerasan oleh oknum ini kan bukan pertama kalinya.”
Sampai sekarang, Kontras belum mau menebak-nebak, apakah pelaku kekerasan dalam video tersebut benar-benar oknum TNI ataukah bukan. “Kami nggak bisa memastikan. Tapi memang yang ada di video pelakunya memakai atribut militer. Memang itu bisa dibeli. Tapi kalau dari logatnya, kami menangkap itu bukan logat penduduk setempat,” kata Haris.
Haris menjelaskan, memang ada kemungkinan terjadi kekerasan oleh oknum aparat di Papua. Ia berasumsi, semakin “tertutup” sebuah daerah oleh penjagaan aparat, maka hak jaminan kebebasan warga setempat akan semakin menipis.
Isma Savitri
Menurut Haris, jawaban yang menyatakan video tersebut palsu, tidak bisa menjawab kecemasan masyarakat akan adanya kemungkinan aparat melakukan kekerasan di daerah yang mereka jaga. “Karena keberadaan video itu sudah sangat mengejutkan masyarakat,” ujarnya.
Kontras menilai, adegan demi adegan dalam video tersebut sangat keji dan biadab, tak peduli siapa pun yang melakukannya. “Itulah kenapa pemerintah penting untuk segera mencari tahu kebenarannya. Siapa yang sebenarnya ada di video itu,” cetus Haris.
Dengan menelusuri kebenaran video, jelasnya, pemerintah akan bisa mencegah menipisnya kepercayaan publik pada aparat. “Karena kita tahu, video kekerasan oleh oknum ini kan bukan pertama kalinya.”
Sampai sekarang, Kontras belum mau menebak-nebak, apakah pelaku kekerasan dalam video tersebut benar-benar oknum TNI ataukah bukan. “Kami nggak bisa memastikan. Tapi memang yang ada di video pelakunya memakai atribut militer. Memang itu bisa dibeli. Tapi kalau dari logatnya, kami menangkap itu bukan logat penduduk setempat,” kata Haris.
Haris menjelaskan, memang ada kemungkinan terjadi kekerasan oleh oknum aparat di Papua. Ia berasumsi, semakin “tertutup” sebuah daerah oleh penjagaan aparat, maka hak jaminan kebebasan warga setempat akan semakin menipis.
Isma Savitri
