TEMPO Interaktif, Jakarta - Kapolri baru Komisaris Jenderal Polisi Timur Pradopo diharapkan dapat merangkul kelompok garis keras, guna mendapatkan titik temu tentang pluralisme.
Ketua PBNU Slamet Effendi Yusuf disela pembukaan "Global Peace Leadership Conference" di Jakarta, Sabtu 16 Oktober 2010 mengatakan, organisasi-organisasi garis keras ini harus dirangkul, diajak berdialog tentang pluralisme.
Ia mengemukakan, kelompok garis keras tidak semata milik Islam, namun juga terdapat pada agama dan kelompok lainnya.
Karena itu, Kapolri mendatang harus mampu untuk merangkul seluruh kelompok garis keras yang ada dan berikan pemahaman yang benar tentang pluralisme, toleransi dan perdamaian, serta kehidupan berbangsa dan negara.
Slamet menilai, beragam aksi kekerasan yang muncul saat ini antara lain dikarenakan tidak adanya komunikasi pemerintah dengan rakyat bawah yang melahirkan pemahaman yang benar dan tepat.
Terlebih, pemerintah kini hanya memikirkan dirinya sendiri, jabatan dan perpolitikan nasional. "Banyaknya gesekan dan aksi-aksi kekerasan karena faktor ekonomi dan banyaknya kemiskinan karena harga-harga mahal, menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah," ujar Slamet.
Sebelumnya, Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri mengingatkan Komisaris Jenderal Pol Timur Pradopo agar tetap mewaspadai aksi-aksi terorisme di Tanah Air.
"Terorisme tetap, ya (menjadi prioritas). Sebab, itu kan termasuk dalam program revitalisasi Polri yang akan datang," ucap Bambang menegaskan.
Bambang melanjutkan, "Apa pun kita tahu, sel-selnya (kelompok teroris) terus dijalankan, dan konsep radikalisasi masih juga terus dikembangkan sampai sekarang ini. Oleh karena itu kita tak boleh lengah dan harus terus mewaspadainya.".
