Anggota DPR Minta Jaksa Agung Ajukan Eksaminasi Kasus Munir  

Reporter

Editor

Kamis, 9 September 2010 12:01 WIB

Gayus Lumbuun. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO Interaktif, Jakarta - Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan Jaksa Agung melakukan eksaminasi dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Eksaminasi perlu dilakukan karena pihak keluarga korban dan masyarakat masih belum puas dengan hasil proses hukum.

"Ini kasusnya memang complicated. Rumit karena yuridis formatnya sudah berjalan. Para pelakunya seperti Pollycarpus kan sudah dihukum berat. Tapi masyarakat masih menduga kasus ini belum tuntas. Karena itu sebaiknya Jaksa Agung melakukan eksaminasi (pengkajian ulang)," kata anggota Komisi Hukum DPR Gayus Lumbuun saat dihubungi Tempo, Kamis (9/9).

Komnas HAM sendiri sudah pernah melakukan eksaminasi. Putusan eksaminasi tersebut meminta Kepolisian, Pengadilan, dan Kejaksaan mengusut ulang kasus Munir. Namun kuasa hukum terpidana pembunuh Munir, Muchdi Pr, menolak hasil eksaminasi dengan alasan majelis eksaminasi ilegal.

"Ya bisa dikatakan eksaminasi oleh Jaksa Agung nantinya seperti PK (Peninjauan Kembali) kedua. Meski menyimpang karena tidak boleh PK dua kali, tapi demi memenuhi tuntutan keadilan masyarakat akan kasus ini, memang sebaiknya Jaksa Agung melakukan eksaminasi. Lagipula ini juga tidak luar biasa karena Jaksa Agung sudah pernah PK, meski PK seharusnya dilakukan oleh terpidana," ujar Gayus.

Sebelumnya, terpidana pembunuh Munir, Mayjen (pur) Muchdi Pr divonis bebas oleh MA. Pasalnya, MA menolak pengajuan kasasi oleh Kejaksaan. Menurut MA, alasan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukuman, sudah pas.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) kemudian meminta Kejaksaan Agung berinisiatif berkomunikasi dengan Presiden membahas penyelesaian kasus Munir yang belum tuntas sejak 6 tahun lalu tersebut. Kontras berharap Kejagung bisa meminta arahan Presiden untuk menginisiasikan bentuk tindakan penuntasan kasus Munir.

Adapun istri Munir, Suciwati, menilai ada pihak yang sengaja menggantung kasus ini. Sebab, Jaksa Agung yang pernah menjanjikan PK, tidak juga memenuhi janjinya. Kejagung juga disebut Suciwati tidak kredibel karena membiarkan penanganan kasus ini berlarut-larut.

Menanggapi pernyataan Suciwati, Kejagung menyatakan, yang berhak melakukan Peninjauan Kembali (PK) adalah terpidana dan ahli waris korban, bukan Jaksa Agung. "Bunyi undang-undangnya kan begitu. Dalam PK yang berhak mengajukan adalah terpidana atau ahli waris. Karena terpidananya dibebaskan, ya seharusnya ahli waris korban yang mengajukan PK," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Babul Khoir Harahap.

ISMA SAVITRI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

1 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

1 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

1 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

3 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

4 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

4 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

4 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

5 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya