PPP: Anggaran Gedung Baru DPR Rp 1,6 Triliun Berlebihan  

Reporter

Editor

Minggu, 5 September 2010 12:22 WIB

Rencana Pembangunan Gedung Baru DPR RI. Gambar: dpr.go.id
TEMPO Interaktif, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai seharusnya Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) Dewan Perwakilan Rakyat lebih sensitif kepada masyarakat terkait pembangunan gedung baru di DPR.

Menurut Sekretaris Fraksi PPP, Romahurmuziy, anggaran yang disediakan untuk pembangunan gedung baru itu terlalu berlebihan, yakni sekitar Rp 1,16 triliun untuk gedungnya saja. Anggaran totalnya sekitar Rp 1,6 triliun.

Apalagi mengingat kondisi masyarakat saat ini dimana angka kemiskinan masih tinggi. “Harusnya BURT lebih sensitif. Angka itu melukai masyarakat kalau diteruskan,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad (5/9).

Menurut Romahurmuziy, PPP telah meminta agar pembangunan gedung baru itu ditunda untuk sementara waktu. Meski begitu, dia tidak memungkiri bahwa kebutuhan DPR akan pembangunan gedung baru itu ada.

Dia berharap agar gedung itu dirancang ulang supaya tidak menggunakan dana yang terlalu besar. Salah satu caranya adalah dengan tetap memfungsikan gedung lama yang sudah ada, yaitu Gedung Nusantara I.

“Tapi dari awal saya sudah katakan, kalau kita tetap memfungsikan gedung yang sudah ada. Anggarannya paling besar juga sekitar Rp 300 miliar. Jadi sisa anggarannya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Selain itu ruangannya juga saya rasa tidak perlu sebesar itu, cukup 50 meter per segi per anggota Dewan,” tutur Romahurmuziy.

Dengan ditundanya atau dikuranginya anggaran untuk pembangunan gedung itu, Romahurmuziy menjelaskan, maka anggaran yang sudah tersedia untuk gedung itu bisa dialihkan ke hal lainnya. Seperti untuk membantu mengentaskan kemiskinan, pemberian permodalan untuk unit usaha mikro, atau pun bentuk dukungan non fisik atau kualitatif yang bisa meningkatkan kinerja anggota Dewan. Antara lain, untuk penambahan staf ahli.

Romahurmuziy menilai reaksi publik atas pembangunan gedung baru itu bisa dipahami lantaran masih minimnya kinerja anggota Dewan. “Kalau jujur, ya gedung lama memang over capacity. Tapi kita sadari situasi masyarakat tidak suportif kepada anggota Dewan yang dari sisi legislasi masih rendah,” kata dia.

Meskipun anggaran pertama untuk pembangunan gedung itu sudah cair, kata dia, itu masih mungkin pembangunannya ditunda, bahkan dibatalkan. Untuk itulah dia meminta kepada BURT untuk membuat hearing terbuka mencari solusi dari permasalahan itu. Dia juga menegaskan, kalau pun gedung itu dibangun anggarannya harus dikurangi.

“Perlu kearifan dalam rancangannya. Tidak perlu ada fasilitas kolam renang, dan sebagainya. Jangan campuri kesenangan dengan pekerjaan. Lakukan perancangan yang baik dengan memfungsikan gedung lama. Dan saya tegaskan, Fraksi PPP bersedia menetap di gedung yang lama,” tambahnya.

MUTIA RESTY

Berita terkait

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

18 jam lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

23 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

1 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

2 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

2 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

2 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

5 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

5 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

6 hari lalu

Prabowo dan Gibran Ikrar Sumpah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Oktober 2024, Pahami Isinya

Pasca-putusan MK, pasangan Prabowo-Gibrang resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang pemilu. Sumpah jabatan mereka akan diikrarkan pada Oktober 2024.

Baca Selengkapnya

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

6 hari lalu

Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai

Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.

Baca Selengkapnya