Wakil Bupati Cilacap Tandatangani Pemekaran Wilayah

Reporter

Editor

Kamis, 15 Juli 2010 14:21 WIB

TEMPO Interaktif, Cilacap – Setelah melalui tarik ulur, Pemerintah Kabupaten Cilacap akhirnya menandatangani pembentukan Kabupaten Cilacap Barat. Wakil Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji menandatangani pembentukan itu yang selanjutnya akan diserahkan ke Gubernur Jawa Tengah.

“Sudah ditandatangi dan tinggal diserahkan ke gubernur,” terang Asisten I Sekertariat Daerah Cilacap, Subiyarto, Kamis (15/7).

Subiyarto mengatakan, selain menyetujui pembentukan Cilacap Barat, dalam surat keputusan tersebut juga disebutkan jumlah wilayah Cilacap Barat terdiri dari 10 kecamatan yang berbatasan dengan Jawa Barat. Kecamatan tersebut berada di distrik Majenang dan Sidareja.

Ia menambahkan, saat ini perjuangan selanjutnya yakni agar gubernur menyetujui pemekaran tersebut. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo menegaskan tidak ada pemekaran wilayah di Jawa Tengah selama ia menjabat gubernur.

Ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat, Akmad Mukhtar Zein mengaku cukup lega dengan ditandatanganinya surat tersebut. “Kami akan terus berjuang hingga kabupaten ini terbentuk,” katanya.

Setelah ini, kata dia, seluruh elemen pemekaran akan berjuang di provinsi. Ia berharap gubernur bersedia merekomendasikan pembentukan Cilacap Barat ke Menteri Dalam Negeri.

Dihubungi terpisah, pengamat transportasi Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno mengatakan pemekaran bukan solusi menyejahterakan warga Cilacap Barat. “Seharusnya pemprov membangun sarana transportasi yang memadai di Cilacap Barat,” katanya.

Ia mengatakan, pembangunan sarana transportasi jauh lebih murah dibandingkan dengan membentuk kabupaten baru. Ia menambahkan, pembangunan sarana transportasi tersebut bisa meningkatkan perekonomian rakyat.

Sebelumnya, Wakil Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan untuk membentuk kabupaten baru diperlukan biaya sekitar Rp 2,4 triliun. Sedangkan saat ini APBD Cilacap hanya Rp 1,2 triliun.

Cilacap merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat, terdiri dari 24 kecamatan dan 284 desa. Luasnya wilayah menyebabkan pelayanan pemerintahan kurang efektif.

Wilayah Cilacap Barat yang diusulkan menjadi Kabupaten Cilacap Barat terdiri dari 10 kecamatan, yakni Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Gandrungmangu, Sidareja, Cipari, Kedungreja dan Patimuan.

ARIS ANDRIANTO

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya