TEMPO Interaktif, Jakarta:Rencana kepergian Presiden Abdurahman Wahid ke Australia tidak disetujui oleh Ketua Komisi I DPR, Yasril Ananta Baharudin. “Mayoritas anggota DPR dan saya pribadi menganggap saat ini pemerintah, dalam hal ini Gus Dur, tidak perlu mengadakan kunjungan ke luar negeri atau ke mana pun,” ujarnya seusai Rapat Paripurna di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (21/3).

Seperti diketahui Presiden Wahid memupunyai rencana untuk mengadsakan perjalanan keluar negeri. Pertama ke Australia serta Selandia Baru, dan menghadiri ke Kairo, Mesir.

Yasril, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, juga mengganggap Menteri Luar Negeri Alwi Sihab telah bersikap arogan. Ini berkaitan dengan pernyataan Shihab Selasa (20/3) bahwa presiden tidak perlu minta izin kepada DPR untuk keluar negeri. “Lagi-lagi pemerintah seolah-olah tidak menganggap penting mitra kerjanya adalah DPR,” kata Yasril.

Diakui oleh Yasril bahwa berhubungan dengan negara sahabat itu penting. Namun, menurut dia, hal itu dilakukan dengan melihat situasinya. “Sekarang keadaannya tidak normal, di mana masyarakat meminta Gus Dur agar tetap berasa di dalam negeri,” kata dia. Ia sendiri berpendapat, sebaiknya Gus Dur menyelesaikan persoalan dalam negeri, seperti Memorandum I atau pun kemungkinan pelaksanaan Sidang Istimewa MPR.

Meski keberatan dengan rencana kunjungan ke Australia dan Selandia Baru, Yasril memaklumi kepergian Presiden ke Kairo. Alasannya, “Karena Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) harus dihadiri oleh kepala pemerintahan,” ujarnya. Sementara kalau kunjungan bilateral, seperti ke Australia dan Selandia Baru, tidak terlihat urgensinya buat bangsa dan negara. Ia mengingatkan sebaiknya politik luar negeri diabdikan buat kepentingan nasional. (Anggoro Gunawan)