TEMPO Interaktif, Bandung - Puluhan buruh menggelar aksi unjuk rasa sebagai pemanasan perayaan Hari Buruh Internasional alias May Day yang jatuh dua pekan lagi. "Ini sebagai ajang konsolidasi, pemanasan May Day," kata juru bicara pengunjuk rasa, Sekretaris KASBI (Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia) Wilayah Jawa Barat Hermawan Sutanto di sela aksi di depan Gedung Sate Bandung, Selasa (20/4).

Hermawan mengatakan isu utama yang mengemuka di kalangan pekerja adalah revisi Undang-Undang Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan soal pasal pengurangan pesangon. Dalam revisi pasal pesangon disebutkan besarannya dikurangi. "Sudah muncul drafnya, tinggal diketok oleh DPR," katanya.

Menurutnya, para buruh resah dengan perubahan pasal itu. Dia beralasan, pesangon itu menjadi satu-satunya jaring pengaman bagi buruh jika terkena PHK. Pengurangan besaran pesangon diduga bakal dilanjutkan dengan kebijakan penghapusan pesangon saat Rancangan Undang-Undang Badan Pengelola Jaminan Sosial disahkan.

Hermawan mengatakan, dua hal itu tidak bisa saling dikaitkan. Pesangon diambil dari iuran buruh dan pengusaha tidak bisa seolah-olah dialihkan menjadi jaminan sosial. "Makin tidak aman bagi buruh untuk bekerja, apalagi untuk mendapat kesejahteraan," katanya.

Tak hanya soal pengurangan pesangon, revisi UU 13/2003 juga memudahkan mempekerjakan pekerja kontrak dan outsourcing. Menghadapi itu, paparnya, organisasi buruh yang ada bersama-sama menyusun draf tandingan revisi undang-undang itu. Rencananya draf tandingan itu akan diserahkan dalam aksi May Day nanti.

Sekitar seratusan masa buruh asal KASBI itu mengusung sejumlah isu lainnya. Di antaranya, penolakan terhadap pemberlakuan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus. Mereka khawatir, berlakunya undang-undang itu membuat nasib pekerja di kawasan berikat makin tidak menentu.

Hermawan mengatakan, sebelum berlakunya undang-undang itu, dengan kekhususannya, pemberlakuan upah, misalnya, tidak mengikuti aturan yang ada. Situasi ini akan lebih parah karena pemerintah tidak bisa mencampuri pengupahan di sana. "Sebelum ada undang-undang itu saja pemerintah susah masuk, apalagi sekarang," katanya.

Sekitar seratusan buruh itu menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate. Para buruh yang menggunakan kaus berwarna dominan merah itu menggelar orasi. Sengaja para buruh tidak menemui wakil rakyat di gedung Dewan. "Ini pemanasan," kata Hermawan.

AHMAD FIKRI