TEMPO Interaktif, Samarinda - Memasuki tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Kota Samarinda, Kalimantan Timur Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Samarinda mendapat dana talangan senilai Rp 1 miliar dari Pemerintah Kota Samarinda. "Pengajuan dana senilai Rp 22,7 miliar hingga kini belum pasti kapan cairnya," kata Ketua KPUD Samarinda, Syarifuddin Tangalongi, hari ini.

Menurut dia, dana itu bisa menutupi kebutuhan dana operasional selama dua bulan kedepan.
Berdasarkan tahapan Pilkada Samarinda, dalam waktu dekat ini, KPUD akan melantik kepengurusan PPK dan PPS di seluruh kota.

Sejauh ini, kata Syarifuddin, belum ada kejelasan kepastian pencairan dana dari Pemkot Samarinda itu. KPUD telah mempresentasikan kebutuhan dana kepada DPRD Kota Samarinda. "Tapi sampai sekarang, berapa yang disetujui belum ada kepastian," ujarnya.

Kepastian pencairan dana hibah dari Pemkot Samarinda ini bisa dilakukan jika telah ada penandatanganan kesepakatan mengenai pendanaan hibah yang ditandai terbitnya surat keputusan walikota Samarinda. "Kalau SK itu tak ada, pemberian dana ke KPUD tidak ada landasan hukumnya," ujarnya.

Menurut dia, jika sampai akhir Bulan Februari masih belum terbit SK Walikota mengenai pendanaan Pemilu Kada, honor PPK dan PPS tidak bisa dibayarkan. "Kalau pakai dana talangan tentunya tak cukup," ujarnya. Dan, jika sampai Maret juga belum ada kepastian pencairan dana, KPUD Samarinda tidak akan melaksanakan tahapan Pilkada.

FIRMAN HIDAYAT