TEMPO Interaktif, Makassar:Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) mendesak pemerintah untuk merealisasikan anggaran pendidikan di Indonesia sebesar 20 persen dari APBN dan ABPD. Sehingga kualitas pendidikan bisa ditingkatkan demi menjamin martabat bangsa. Desakan tersebut merupakan salah satu rekomendasi pertemuan MRPTNI di Makasssr, Sulawesi Selatan (Sulsel), Ahad (2/2). Pertemuan itu sendiri dihadiri 54 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan 17 Politeknik seluruh Indonesia. Rekomendasi lainnya antara lain, pemerintah didesak untuk segera melakukan penertiban terhadap perguruan tinggi yang memperjualbelikan gelar akademik. Koordinator MRPTNI, Prof. Soegiono, mengemukakan bahwa jatah Perguruan Tinggi dari keseluruhan alokasi anggaran pendidikan nasional masih sangat minim, yaitu sebesar Rp 4 triliun. Jumlah tersebut dianggap masih sangat kecil untuk menjalankan proses pendidikan. Itu (anggaran pendidikan) sangat kecil sekali dan jauh dari anggaran pendidikan nasional, katanya. Soegiono juga mengakui, minimnya anggaran tersebut menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan nasional. Penyebabnya lainnya, sejumlah perguruan tinggi masih lebih mengedepankan kepentingan bisnis. Bahkan ada yang cukup bangga mengejar gelar akademik. Oleh karena itu, MRPTNI juga merekomendasikan, agar pemerintah segera melakukan penertiban terhadap perguruan tinggi yang memperjualbelikan gelar akademik. Di mata Soegiono, diperlukan pergeseran paradigam untuk meningkatkan kualitas lulusan PTN. Taruhlah, reorientasi kebijakan pendidikan ke arah student based oriented, yang memposisikan mahasiswa sebagai subjek pendidikan. Bukan lagi sebagai obyek pendidikan semata. Isu kualitas pendidikan, menurut Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini, sangat relevan di tengah persaingan global. Ia menyadari, kemampuan pembiyaan pemerintah untuk peningkatan kualitas semakin kecil. Oleh karena itu, kata Soegiono, sudah saatnya membebankan sebagian pembiyaan pendidikan kepada masyarakat. Asal, tetap menjaga akses kelompok ekonomi lemah, melalui subsidi silang, program bea siswa dan lainnya. Disadari bahwa kebijakan ini merupakan langkah yang kurang popular, tetapi harus dilakukan untuk mencegah perguruan tinggi Indonesia meluncur ke jurang kehancuran, tandasnya. Kata Soegiono, Badan Hukum Milik Negara (BHMN) memang memberikan keleluasaaan lebih besar kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikannya, tapi masih memenuhi sejumlah kendala. Karena secara internal berhadapan dengan cara pandang lama yang melihat sepenuhnya sebagai kewajiban pemerintah. Dari sisi eksternal, berhadapan dengan sistem perundangan yang masih tidak sejalan. MRPTNI juga menyoroti sistem penganggaran pemerintah yang berbasis kompetensi. Kebijakan itu dinilai tidak menguntungkan perguruan tinggi yang sedang berkembang. Bahkan, memiliki potensi besar untuk semakin memperlebar kesenjangan kompetensi dan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Menurut Soegiono, terjadinya kesenjangan antarperguruan tinggi, merupakan potensi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Ancaman tersebut, katanya, hanya bisa diatasi dengan terobosan antara lain berupa interkoneksitas akademik dalam bentuk pengelolaan bersama pasca sarjana dan program studi lainnya. Selain itu, juga melalui pengelolaan sistem kredit secara bersama antara perguruan tinggi negeri, tuturnya. Muannas --- TNR