TEMPO Interaktif, Jakarta:Kepentingan politik para mantan pimpinan milisi Tim-Tim yang menolak pemulangan pengungsi akan diabaikan oleh TNI. Ini karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengungsi ingin kembali ke kampung halamannya.

Demikian ditegaskan Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI William Da Costa, di sela-sela pertemuan dengan wakil United Nation Peace Keeping Force (UNPKF) di Denpasar, Rabu (14/2) siang. Pertemuan itu membahas langkah-langkah pengamanan dalam pemulangan pengungsi Tim-Tim yang akan melibatkan pemerintah RI dan UNPKF. Pihak UNPKF dipimpin langsung oleh komandannya di Dili, Letjen Bonshran Niumpradth.

Menurut Da Costa, dia sudah bertemu dengan sejumlah pimpinan milisi. "Di situ saya tegaskan, hak asasi pengungsi harus dihormati. TNI hanya ingin mengurus rakyat Tim-Tim yang sudah dianggap saudara sendiri dan berkeingin untuk pulang," katanya. Keinginan lain, apalagi keinginan politik, kata Da Costa akan diabaikan oleh TNI.

Dia mengaku sudah menegaskan hal itu kepada UNPKF. "Kami militer Indonesia yang hidup puluhah tahun dengan rakyat Tim-Tim, tahu persis hati nurani mereka, kepoloson pribadinya. Sekarang mereka dalam keadan susah, kami (TNI) tidak akan meninggalakn mereka," katanya mengulangi ucapan yang disampaikannya ke komandan UNPKF.

Sementara itu, untuk mempercepat pemulangan pengungsi Tim-Tim, TNI telah mengajak PBB, melalui badan-badan resminya seperti Untaet, UNPKF, UNHCR dan IOM, untuk melakukan kampanye bersama. Isinya soal jaminan-jaminan PBB bila para pengungsi itu kembali ke Tim-Tim. "Saya tawarkan agar staf Untaet, UNHCR, IOM dan UNPKF datang ke kamp pengungsian. Akan saya temani mereka untuk menyampaikan program-programnya," kata dia.

Da Costa sendiri berani memastikan, hampir seluruh pengungsi Tim-Tim ingin pulang ke kampung halamannya. Ini tampak dari keengganan mereka meninggalkan kamp pengungsian, meskipun pemerintah Indonesia menawarkan lahan dan rumah melalui program transmigrasi lokal. Menurut dia, para pengungsi itu berpikir, jika pindah lebih jauh dari wilayah Tim-Tim akan lebih sulit lagi untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Yang jadi masalah, menurut dia, adalah keragu-raguan mengenai jaminan keamanan serta penghidupan setelah balik ke Tim-Tim.

Mengenai perlu tidaknya ada jaminan dari pihak CNRT atas keamanan pengungsi, menurut Pangdam, CNRT belum bisa memberikan jaminan itu karena belum menjadi pemerintah yang sah. Karenanya, TNI lebih menekankan jaminan dari UNPKF sebagai penguasa resmi saat ini. Namun, menurut dia, Xanana sudah memberi isyarat yang positif ketika mengajak masyarakat Tim-Tim melupakan masa lalu mereka.

Pangdam menyebut, badan-badan PBB itu menyambut baik usulannya. Realisasinya direncanakan pada awal Maret. Ini karena sebagian pengungsi saat ini sedang bercocok tanam dan menunggu masa panen.

Saat ini masih ada sekitar 125 ribu pengungsi Tim-Tim yang berada di NTT. Jumlah ini setiap hari terus berkurang karena selalu ada yang berangkat pulang ke Tim-Tim secara individu.

Da Costa mengatakan, dengan rencana itu, tawaran pemindahan pengungsi ke Pulau Wetar tidak otomatis batal. Tapi kenyataan di lapangan, menurut Da Costa, memang menunjukkan hal itu sulit dilaksanakan. "Kalau mereka mau, kan sudah sejak kemarin-kemarin mendaftar. Tapi, kenyataannya kan tidak," kata dia. (Rofiqi Hasan)