TEMPO Interaktif, Madiun - Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Nasrudin mengusulkan pemerintah pusat untuk menangguhkan pemekaran daerah karena sebagian besar daerah hasil pemekaran gagal melaksanakan pembangunan. "Banyak yang gagal daripada yang berhasil," kata dia di Madiun, Rabu (20/1).

Usulan ini, kata dia, merupakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Asosiasi yang digelar di Madiun, Selasa kemarin. Sebanyak 220 dari 398 Bupati di seluruh Indonesia hadir dalam acara yang dibuka resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Salah satu sebab kegagalan daerah pemekaran melakukan pembangunan, menurut dia, karena anggaran keuangannya lebih banyak tersedot untuk pembiayaan belanja pejabat. Adapun untuk belanja pemenuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan penyedian infrastruktur, menjadi terabaikan.

Dia mencontohkan, suatu daerah sebelum dimekarkan memiliki sumber dana sebesar tertentu. Setelah dimekarkan, menjadi dua atau tiga daerah, sumber dana yang dimiliki pun harus dibagi tiga. Praktis anggaran dana yang diterima pun menjadi lebih sedikit.

Dalam perkembangannya, anggaran dana yang telah menyusut mesti digunakan untuk membiayai pembangunan gedung pemerintah baru atau keperluan dinas pejabat baru. Hingga akhirnya, dana yang semestinya sudah dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan masyarakat itu habis terpakai.

Dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Asosiasi, Selasa kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan sepanjang sepuluh tahun, dari 1999 hingga 2009, daerah otonomi di Indonesia terus bertambah sebanyak 205, terdiri dari tujuh provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Penambahan ini membuat jumlah daerah otonomi di Indonesia kian banyak, menjadi 524 daerah, terdiri dari 33 provinsi, 398 kabupaten, dan 93 kota. Padahal, kata SBY, luas wilayah Indonesia tidak pernah bertambah. Bahkan, "Barangkali karena global warming, ada pulau-pulau kecil yang tertutup air," kata dia.

Bertambahnya daerah pemekaran ini, kata dia, membawa konsekuensi penambahan jumlah anggaran yang lebih besar. Menambah kabupaten, kata dia, berarti menambah lagi jumlah anggaran, sumber daya lebih besar, fasilitas pejabat, biaya perjalanan dinas, infrastruktur, hingga administrasi pemerintahan. "Overhead cost-nya makin tinggi," kata dia.

Karenanya, pemerintah tidak menginginkan piramid penggunaan anggaran dana berlaku terbalik. Anggaran dana justru mengalir bukan pada biaya pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran. "Ini tidak sehat," kata Yudhoyono.

Yudhoyono mengatakan pada tahun 2010 ini akan merumuskan grand desain dan master plan bagi pemekaran daerah di Indonesia. Pemerintah telah mengambil posisi untuk melakukan moratorium (penangguhan) untuk melakukan evaluasi daerah pemekaran. "Baru kita teruskan penataan," kata dia. "Bisa ditambah pemekaran, bisa justru digabungkan, bisa tetap seperti sekarang ini."

ANANG ZAKARIA