Kalla: Efek Krisis Dunia 2008 untuk Indonesia Kecil

Reporter

Editor

Kamis, 14 Januari 2010 14:11 WIB

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla memenuhi panggilan Pansus Angket Century di DPR, Jakarta (14/1). Kalla membantah menerima SMSdari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO Interaktif, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan kondisi perekonomian Indonesia pada 2008 tidak berada dalam kondisi krisis. Karena itu, alasan bail out Bank Century karena krisis tidak tepat.

"Itu krisis Amerika, bukan krisis kita," kata Kalla dalam keterangannya pada pansus, Kamis (14/1), di Gedung DPR. Menurut Kalla, yang terjadi di Indonesia hanya efek krisis yang terjadi akibat perubahan permintaan ekspor luar negeri.

Karena itu, kata Kalla, efek krisis pada kondisi perbankan dan pasar modal di Indonesia tidak besar. "Efeknya kecil sekali," kata Kalla.

Dia membandingkan dengan krisis 1998. Saat krisis 1998, nilai tukar rupiah merosot hingga 600 persen dan inflasi mencapai 75 persen. Adapun pada 2008, nilai tukar rupiah hanya melemah 20 persen dan tingkat inflasi tiga persen.

Melemahnya nilai tukar rupiah itu, kata Kalla, juga disebabkan bukan karena hilangnya kepercayaan investor pada Indonesia, tapi oleh karena adanya fund manager yang menarik uangnya untuk keperluan di luar negeri, sebab saat itu ada keperluan likuiditas di luar negeri.

Karena itu, Kalla membantah penilaian yang mengatakan kondisi 2008 lebih ekstrim dibanding 1998. "Sama sekali tidak benar," kata dia.

Kalla juga kembali menegaskan bahwa kolapsnya Bank Century bukan karena krisis, tapi karena perampokan pemiliknya. "Kalau krisis mestinya banyak, ini cuma satu (Bank Century)," kata dia.

AMIRULLAH

Berita terkait

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

1 hari lalu

Pakar Politik Universitas Udayana: Dissenting Opinion Hakim MK Alasan Strategis Gulirkan Hak Angket

Pakar Politik Universitas Udayana menyebut hak angket masih bisa digulirkan dengan memanfaatkan dissenting opinion hakim MK lalu.

Baca Selengkapnya

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

1 hari lalu

Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

2 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

2 hari lalu

Kunjungan Prabowo Tak Pengaruhi Rencana PKB Ajukan Hak Angket

PKB tetap akan mengajukan hak angket pemilu dengan menggandeng rekan koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.

Baca Selengkapnya

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

2 hari lalu

Apa Kabar Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024? Ini Komentar Mereka yang Dulu Berniat Mengusungnya

Apakah hak angket soal kecurangan Pemilu 2024 akan bergulir? Berikut pernyataan tokoh dan partai yang dulu getol akan mengusungnya.

Baca Selengkapnya

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

3 hari lalu

Soal Hak Angket Usai Putusan MK, Ganjar Pranowo: Itu Nanti di Parlemen, Saya Bukan Anggota Dewan

Ganjar Pranowo angkat bicara soal rencana hak angket DPR hingga gugatan PDI Perjuangan kepada KPU dalam kaitan Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

4 hari lalu

Gilbert Lumoindong Dilaporkan ke Polisi, SETARA Institute: Pasal Penodaan Agama Jadi Alat Gebuk

Pendeta Gilbert Lumoindong dilaporkan ke polisi atas ceramahnya yang dianggap menghina sejumlah ibadah umat Islam.

Baca Selengkapnya

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

4 hari lalu

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.

Baca Selengkapnya

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

4 hari lalu

Pro-Kontra Soal Hak Angket setelah MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

Sejumlah partai politik masih berkeinginan melanjutkan hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

4 hari lalu

Kata Presiden PKS Syaikhu Soal Hak Angket: Kami Terbatas pada Realitas

Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan ada keterbatasan realitas untuk mengajukan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya