Menurut anggota Fraksi PDIP Hariyanto Taslam, saat DPR menyetujui Presiden mengangkat Kapolri beberapa waktu lalu ada catatan Kapolri harus sanggup menyelesaikan masalah perjudian. Tapi ternyata kapolri tidak serius masalah perjudian ini.
Taslam bahkan menunjukkan sejumlah bukti adanya kongkalikong antara aparat kepolisian dengan para pengusaha perjudian. Bukti itu antara lain fotokopi kwitansi pembayaran dari tempat-tempat hiburan kepada aparat kepolisian. Salah satunya bukti pembayaran dari sebuah tempat hiburan di Jakarta sebesar Rp 50 juta untuk Polres Jakarta Barat. Fotokopi kwitansi itu menyebutkan untuk pembayaran koordinasi dengan Polres Jakarta Barat. Bukti-bukti ini kemudian diserahkan Hariyanto kepada Dai.
Dengan bukti-bukti ini, Taslam menyatakan prihatin dan menjadi sorotan yang negatif bagi citra polisi. Bukti-bukti ini sudah beredar di masyarakat, ujar Taslam. Karena itu, ia minta Kapolri mengintruksikan jajarannya untuk melarang perjudian di seluruh wilayah Indonesia.
Menanggapi hal ini, Kapolri berjanji akan menindaklanjuti, khususnya bukti-bukti yang diajukan tersebut. Namun, ia mengakui pihaknya sulit memberantas perjudian karena sudah menjadi penyakit masyarakat. Tapi apakah ada judi-judi yang mendapatkan dukungan dari aparat kepolisian, saya akan intrusikan Kapolda yang bersangkutan unutk menindaklanjuti, ujarnya.
Dai membantah kalau Polri tidak serius memberantas perjudian. Ia memberi contoh, sewaktu baru dilantik ia langsung menutup perjudian besar-besaran di Mangga Dua Jakarta. Waktu itu siapa pun tidak mampu menutup perjudian di Mangga Dua dan saya buktikan bisa menutupnya, kata dia.
(Dimas Pradityo-Tempo News Room)
