Kasus Demo Maut, Anggota Dewan Diminta Rela Diperiksa  

Reporter

Editor

Rabu, 4 Februari 2009 20:43 WIB

TEMPO Interaktif, Medan: Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Inspektur Jenderal Nanan Soekarna mengatakan, sudah memeriksa 18 saksi diperiksa terkait kasus tewasnya Abdul Azis Angkat, Ketua DPRD Sumatera Utara. "Tujuh diantaranya sebagai tersangka," kata Nanan, Rabu (4/2).

Menurut Nanan, saksi yang diperiksa akan terus bertambah. Pada hari pertama kerusuhan, ada 11 saksi yang diperiksa, enam di antaranya jadi tersangka. Dari 11 orang kemudian berubah menjadi 13 saksi dan bertambah lagi lima orang yang diperiksa. "Satu tersangka baru inisialnya JHS," ujarnya. "Perannya sebagai koordinator aksi," ungkap Nanan.

Nanan menjelaskan, penyidikan aksi anarkistis ini belum tuntas. Masih banyak saksi yang harus diperiksa, termasuk anggota DPRD Sumatera Utara. Ia minta anggota Dewan bersedia menjadi saksi secara sukarela. Apabila pemeriksaan sebagai saksi melalui prosedur formal, harus melalui mekanisme dengan meminta izin ke pemerintah, menurut Nanan akan memakan waktu lama. "Jadi tanpa harus dipanggil, kami minta Dewan bersedia datang memberi keterangan," pinta Nanan.

Ia menambahkan, kedatangan Inspektur Pengawasan Umum Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani ke Medan dalam rangka mengecek mekanisme penanganan aksi unjuk rasa di DPRD Sumatera Utara. Nanan belum tahu apakah aksi yang menewaskan pimpinan Dewan akaibat kelalaian aparat. "Yang menilai Pak Yusuf. Ini kapasitas beliau," katanya.

"Kalau saya bilang tidak ada kelalaian saya bisa dianggap membela diri. Biar Irwasum yag menilai dan meneliti," kata Nanan. Sampai berita ini dilaporkan, tim yang dipimpin Yusuf masih memeriksa sejumlah anggota Polda Sumatera Utara.

SOETANA MONANG HASIBUAN

Berita terkait

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

7 November 2023

Ricuh Eksekusi Lahan di Ciputat: Pertama Datang Ditolak, Datang Lagi Alamat Berganti

Warga di Kampung Gunung, RT 002 RW 014, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, bentrok dengan aparat pada Selasa siang, 7 November 2023.

Baca Selengkapnya

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

20 Desember 2022

Wapres Ma'ruf Amin Tolak Tambahan 2 Provinsi Lagi di Papua: Selesaikan Dulu yang Ada

Ma'ruf Amin menolak usulan penambahan 2 provinsi lagi dari sejumlah masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Baca Selengkapnya

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

17 September 2022

Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Soal Pemekaran Bukan Bagi-bagi Wilayah

Mendagri Tito Karnavian mengingatkan bahwa pemekaran wilayah bukanlah untuk dimanfaatkan sebagai momentum bagi-bagi wilayah.

Baca Selengkapnya

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

25 Juli 2022

Mardani Ali Sera Dukung Pemekaran Tasikmalaya

DPRD Jabar telah menyetujui rencana pemekaran daerah Kabupaten Tasikmalaya Selatan, Kabupaten Garut Utara dan Kabupaten Cianjur Selatan.

Baca Selengkapnya

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

19 Juli 2022

Wacana Bogor, Depok dan Bekasi Gabung Jakarta, Plt Bupati Bogor: Harusnya Kita Mekar

Saat ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah mengusulkan pemekaran wilayah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Bogor Barat dan Bogor Timur.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

17 Juli 2022

Tito Karnavian: 3 Provinsi Baru Hasil Pemekaran Wilayah Papua Ikut Pemilu 2024

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan tiga provinsi baru di Papua hasil pemekaran wilayah akan mengikuti Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

7 Juli 2022

KPU Masih Gunakan 34 Provinsi Sebagai Syarat Pendafataran Parpol untuk Pemilu 2024

Sampai saat ini belum ada perubahan pada Undang-Undang Pemilu sebagai lanjutan dari tiga DOB Papua terhadap Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

30 Juni 2022

DPR Sahkan RUU Lima Provinsi: Sumbar, Riau, Jambi, NTT, dan NTB

DPR) RI mengesahkan Rancangan Undang-undang 5 provinsi, yakni RUU tentang Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Riau, Jambi, NTB dan NTT

Baca Selengkapnya

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

29 Juni 2022

JK Bilang Pembentukan Provinsi Baru di Papua untuk Percepat Layanan ke Masyarakat

Menurut JK, Papua merupakan wilayah yang sangat luas, namun infrastruktur di daerah tersebut belum cukup memadai bagi masyarakat setempat.

Baca Selengkapnya

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

28 Juni 2022

Kemendagri: RUU Pemekaran Papua Beri Ruang untuk OAP

Rapat Kerja dan Rapat dengar Pendapat (RDP) membahas dua hal.

Baca Selengkapnya